KAPOL.ID – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana akan menindak tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis.
Dikatakan, ada regulasi yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan partai politik.
“ASN tidak boleh berpolitik praktis, kampanye tidak boleh di sekolah,” ujarnya di Hotel Grandia, Senin (10/10/2022)
Ia menyesalkan sikap Kepala SMPN 16 Bandung yang diduga terlibat politik praktis.
Sebelumnya, Kepala SMPN 16 Bandung mengundang orang tua siswa untuk menghadiri Sosialisasi dan Diskusi Program Indonesia Pintar yang digelar oleh salah-satu partai politik.
Ia menyesalkan ada program Indonesia Pintar ini parpol melakukan satu kegiatan yang melibatkan ASN karena dia kepala sekolah SMPN 16.
“Dan kami menyesalkan tempatnya harus dikantor parpol itu seolah-olah itu kegiatan atau bantuan program dari parpol,” katanya.
Ia mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut akan proses sesuai peraturan perundangan-undangan.
“Ini sedang berproses, udah dimintai keterangan, membuat surat pernyataan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar sangat menyesalkan munculnya undangan kepada orang tua siswa dari Kepala SMPN 16 Bandung untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Program Indonesia Pintar di salah satu partai.
“Saya menyesalkan hal ini terjadi, tentu ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan para pemangku kepentingan. Hal ini telah kami sampaikan saat sosialisai Program Indonesia Pintar (PIP) di Hotel Atlantik,” kata Hikmat.
Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung telah memberikan teguran kepada Kepala Sekolah SMPN 16.
Selanjutnya dugaan pelanggaran akan dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Ini juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pendidikan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini.
Hikmat menyampaikan, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menyosialisasikan pengelolaan Program Indonesia Pintar di Kota Bandung, pada 14-15 September 2022 lalu.
Kepala Sekolah SMPN 16 meminta maaf atas kelalaiannya sebagai ASN yang tidak sengaja melanggar aturan sehingga seolah-olah memihak kepada partai tertentu serta akan menerima segala konsekuensinya dan siap menindaklanjuti proses selanjutnya.
