KAPOL.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan serius terhadap kinerja para mitra kerjanya. Hal itu mengemuka saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang digelar di wilayah Cirebon, Rabu (8/4/2026).
Adapun mitra kerja yang menjadi sorotan di antaranya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon (Dinas BMPR), UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, serta UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon (Dishub).
Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin mengungkapkan, meski capaian kinerja secara umum menunjukkan progres positif, namun ada beberapa detail di lapangan yang memerlukan evaluasi mendalam.
Infrastruktur dan Pemeliharaan Jalan
Di sektor infrastruktur, Ahab mengapresiasi tingkat kemantapan jalan yang sudah menyentuh angka 95 persen. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan angka tersebut.
”Kami menekankan pentingnya peningkatan intensitas pemeliharaan. Jangan sampai kondisi jalan yang sudah mantap ini menurun fungsinya karena kurangnya perawatan berkala,” tegas Ahab.
Sorotan tajam juga tertuju pada sektor perhubungan. Walaupun pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) diklaim sudah terealisasi 100 persen, Komisi IV menemukan kendala teknis yang cukup mengganggu.
Selain masalah titik lokasi yang belum teraliri listrik, Ahab membeberkan adanya temuan pemasangan PJU ganda.
“Ada pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, terutama untuk biaya beban listriknya. Ini harus segera diselesaikan,” katanya.
Sengketa Aset dan Ketahanan Pangan
Tak hanya jalan dan lampu, urusan sumber daya air (SDA) pun tak luput dari evaluasi. Komisi IV menyoroti masih carut-marutnya pendataan aset yang tercatat ganda antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.
Ahab menilai, perlu adanya penataan aset yang lebih rapi serta dukungan anggaran yang lebih kuat demi menunjang program ketahanan pangan di Jawa Barat.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV merekomendasikan tiga poin utama:
Peningkatan pemeliharaan jalan secara rutin.
Penyelesaian masalah teknis dan administratif PJU ganda.
Kendati memberikan sederet catatan kritis, Komisi IV DPRD Jawa Barat tetap memberikan apresiasi kepada ketiga UPTD tersebut. Secara umum, kinerja mereka dinilai cukup baik dan menunjukkan capaian yang signifikan bagi masyarakat. ***
