KAPOL.ID – Polri menggelar rapat koordinasi (Rakor) strategis bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Sabtu (7/2/2026).
Fokus utamanya jelas: memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan petani binaan Polri benar-benar sejahtera.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, ini juga diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia.
Dalam arahannya, Brigjen Pol Langgeng menegaskan bahwa Rakor ini merupakan ajang konsolidasi untuk melampaui capaian gemilang tahun lalu.
”Kita sudah evaluasi. Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pakan ternak pada tahun 2025. Maka, Rakor ini adalah momentum kolaborasi agar strategi di tahun 2026 jauh lebih baik lagi,” tegas Langgeng
Bukan sekadar pengawasan, Polri hadir sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) yang kerap terbentur masalah permodalan. Lewat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, petani kini punya akses langsung ke perbankan.
Bukti nyatanya sudah terasa di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis. Petani di sana kini bisa kembali menanam dan memperluas lahan berkat kucuran modal yang difasilitasi Polri.
Gayung bersambut, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan komitmen perbankan. Untuk tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon fantastis senilai Rp 180 Triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk komoditas jagung.
Satu hal yang menjadi perhatian serius Polri adalah perlindungan harga. Gugus Tugas Ketahanan Pangan berkomitmen menjaga agar petani tidak terjebak permainan harga tengkulak.
Solusinya, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen. Berdasarkan surat dinas internal per 12 Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga beli Rp 6.400 per kilogram.
”Fokus kami harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini sudah berjalan, harga terserap di angka Rp 6.400 per kg. Ini sangat berpihak pada petani,” tambah Langgeng.
Dengan optimalisasi lahan tidur dan pendampingan manajerial yang ketat, Polri optimis produksi jagung nasional akan melonjak, sekaligus mengangkat taraf hidup petani secara berkelanjutan.
Sinergi ini diharapkan menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan. (Jm)
