Beginilah Catatan Komisi IV DPRD atas LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023

KAPOL.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, melalui Bupati, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023. DPRD Kabupaten Tasikmalaya pun memberikan sejumlah catatan.

Salah satunya adalah catatan dari Komisi IV. Di antaranya berisi dorongan dan rekomendasi khususnya kepada mitra kerja terkait; baik dinas, badan maupun kantor pelaksana program.

Komisi IV mendorong eksekutif untuk bekerja lebih efektif. Salah satunya pada bidang pengelolaan objek wisata dan olah raga.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; pihaknya merekomendasikan supaya ada pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha muda.

Dengan pelatihan tersebut, kata Asop, pihaknya berharap pertumbuhan wirausahawan yang baru bisa lebih meningkat. Bahkan pada penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga juga capaian target kinerjanya belum optimal.

“Itu tampak di antaranya dari penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan,” ujar Asop.

Sama halnya dalam upaya optimalisasi potensi wisata, Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum melihat keseriusan dari pemerintah daerah. Buktinya, pengelolaan dan penataan pusat-pusat tempat wisata masih carut marut.

Adapun indikator kecarut-marutan tersebut, menurut Asop, adalah masih adanya pungutan di luar ketentuan, serta double kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa atau dinas maupun lembaga lain seperti Perhutani.

“Kalau dalam optimalisasi teknologi infornasi itu belum berjalannya sistem e-ticketing di tempat wisata. Di pihak lain juga DED dan sertifikasi aset kawasan wisata belum selesai. Akhirnya, pembangunan kawasan wisata tidak terkonsepsi dengan jelas. Pola kerja sama dengan pihak lain baik perencanaan, tata kelola dan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak akurat,” lanjut Asop.

Satu hal penting lainnya adalah tidak adanya promosi dan event yang men-support peningkatan kunjungan wisatawan. Program pariwisata antara dinas pariwisata dengan desa wisata juga seakan tidak sinergis.

Sementara pada bidang olah raga, Komisi IV memandang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih minim melakukan dukungan terhadap para atlet. Pembinaan bukan hanya masih minim, melainkan juga cenderung tidak terprogram.

“Termasuk penghargaan dan pembinaan terhadap atlet yang berprestasi perlu ditingkatkan. Karena masih terjadi uang pembinaan masih telat, sehingga banyak atlet yang berprestasi pindah membela daerah lain,” Asop menandaskan.