KAPOL.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Nusantara mendorong pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Karena, dinilai sudah tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi dan telah menciderai rasa keadilan masyarakat.
“Karena demokrasi saat ini sudah tidak jelas, tidak proporsional, seharusnya dari demokrasi yang sehat muncul supremasi hukum yang kuat, tetapi hal itu tak terjadi. Karena itu kami, BEM PTNU se-Nusantara, menginisiasi pemakzulan Presiden Joko Widodo sebelum 14 Februari 2024,” ucap Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Barat Khuzaeni saat aksi di
di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/1/2024).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Diantaranya, negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represif aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak- hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.
Kemudian, negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.
Memilih pemimpin terhadap seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif serta menjunjung kesetaraan.
Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun. Kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat.
Negara harus memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.
Menjaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif serta mengajak seluruh rakyat untuk bergerak.
Mahasiswa harus segera mengonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya Orde Baru, dan republik rasa kerajaan.
Mereka juga meminta rakyat, mahasiswa, pers bersatu untuk supremasi hukum Indonesia.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, demokratis, tanpa intervensi penguasa, Polri, serta Presiden,” ujarnya.***
