KAPOL.ID – Meski letaknya terbilang strategis dan bertetangga dengan pusat kota, wajah infrastruktur di Desa Lanjan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu rupanya masih menyimpan segudang persoalan.
Mulai dari jalan desa yang rusak, irigasi yang memicu banjir, hingga sengketa ganti rugi lahan yang mangkrak sejak belasan tahun silam.
Kondisi tersebut mengemuka saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menggelar Reses II Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Lanjan, Kamis (26/2/2026).
Politisi dari Dapil XII (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu) ini mengaku cukup prihatin melihat kontrasnya kondisi lapangan. Menurutnya, Lanjan adalah wilayah yang punya potensi besar di sektor pertanian, namun akses jalan usahataninya belum tergarap maksimal.
”Ironis memang. Desa Lanjan ini dekat dengan pusat kota, tapi jalan desanya banyak menyisakan PR yang harus dipecahkan bersama,” ungkap Ono di hadapan warga.
Ono menegaskan, urusan jalan desa adalah urat nadi perekonomian rakyat. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk lebih serius bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa.
”Jalan desa yang belum terkelola dengan baik ini dampaknya langsung ke masyarakat. Kita akan dorong sesuai kewenangan di legislatif agar Pemkab Indramayu lebih progresif membangun wilayah pedesaan,” tegasnya.
Tak hanya soal aspal yang mengelupas, warga juga mengeluhkan carut-marutnya saluran irigasi. Di musim penghujan seperti sekarang, bukannya mengairi sawah dengan baik, irigasi malah kerap meluap dan merendam pemukiman serta lahan pertanian.
”Akibat irigasi yang bermasalah, banyak petani terancam gagal panen karena banjir. Kami akan segera koordinasi dengan BBWS terkait saluran RIM yang belum tuntas itu agar ada solusi konkret,” tambah Ono.
Satu hal yang cukup mengejutkan adalah mencuatnya kembali isu ganti rugi pelebaran jalan nasional yang tak kunjung usai sejak tahun 2007. Masalah yang sudah berlarut-larut selama hampir dua dekade ini menjadi catatan khusus bagi pria yang akrab disapa Kang Ono tersebut.
”Ternyata ganti rugi pelebaran jalan nasional di sepanjang Lohbener ini belum selesai sejak 2007. Ini masalah serius. Kami berkomitmen memperjuangkan hal ini ke pihak terkait agar hak masyarakat segera terpenuhi,” pungkasnya. ***
