KAPOL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tengah serius membidik optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Air Permukaan. Langkah ini diambil guna memastikan pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan akseleratif.
Anggota Pansus XI DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady menegaskan, penyempurnaan regulasi terkait pajak air permukaan menjadi harga mati. Hal itu diperlukan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha sekaligus mendongkrak pundi-pundi pendapatan daerah.
”Semakin optimal penerimaan pajak, maka semakin besar pula peluang pembangunan yang dapat direalisasikan. Sebaliknya, kalau rendah, kapasitas pembangunan kita juga terbatas,” ujar Daddy di sela Rapat Kerja bersama Perpamsi Jawa Barat di Kantor Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rabu (18/2/2026).
Daddy menjelaskan, kunjungan kerja kali ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya menyerap aspirasi teknis untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait sumber daya air.
Menurutnya, air permukaan merupakan instrumen strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan seperti perusahaan air minum sangat krusial.
”Perlu ada pemahaman bersama terkait kewajiban dan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya air. Kita ingin aturan ini implementatif dan berkeadilan,” ucapnya.
Lebih lanjut, politisi senior ini berharap regulasi yang tengah digodok mampu menyeimbangkan antara kepentingan pelayanan publik dan keberlanjutan lingkungan. Masukan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jabar pun menjadi catatan penting bagi Pansus XI.
”Rapat ini jadi momentum untuk memastikan substansi Perda benar-benar memperhatikan aspek teknis di lapangan. Tujuannya satu, manfaatnya harus kembali lagi ke masyarakat Jawa Barat,” pungkas Daddy. (Am)
