KAPOL.ID – Sejumlah kepala desa dan kepala sekolah mengeluh akibat banyak yang mengaku wartawan tapi kiprahnya tak jelas.
Kehadirannya pun, hanya mepertanyakan ‘amplop’ jika ada kegiatan di desa, kelompok tani atau sekolah.
Biasanya, mereka hadir tak sendirian tapi bergerombol dan penampilannya pun ala penyidik aparat penegak hukum.
Jika acara positif diberitakan, terkadang narasumber mengeluh karena ditagih sejumlah uang, bankan acap kali mengorek kesalahan realisasi program.
Dibenarkan salah seorang ASN Pemkab Sumedang yang tak berkenan identitasnya dikutip.
“Benar, kondisi itu sering dikeluhkan para kades dan kepala sekolah. Mengutip kata mereka, oknum pers tersebut acap kali hadir ke sekolah dan pemerintah desa,” ujarnya.
Bagi para kades dan kepsek, dia menilai bahwa sebenarnya mereka tak alergi wartawan dan menilai mitra kerja.
Tapi, hanya merasa tak nyaman ketika ada yang mengaku wartawan tapi kiprahnya tak sesuai kode etik jurnalistik
Jika demikian, kata dia, mereka bingung dan harus mengadu kepada siapa serta bagaimana caranya?
Unik, para oknum seolah sudah memahami waktu jika pemdes ada pencairan dana desa.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas) Aziz Abdullah mengatakan, laporkan saja ke polisi jika memang ada oknum wartawan yang kiprahnya diduga berbau tindakan pidana.
“Menelaah kiprah wartawan yang profesional dan diduga tak jelas itu, kini tak sulit. Diakui, memang benar kini cukup banyak yang mengaku awak media,” ujarnya.
Pertama, jika wartawan profesional selalu berkiprah mengacu kepada kode etik jurnalistik.
Kedua, mengadu kepada siapa, ya silakan membuat surat pengaduan ke lembaga kewartawanan yang diakui dewan pers dan akan ada solusi.
“Seleksi alam saja, saya memastikan para nara sumber pun kini sudah pandai dan jeli dalam menilai kiprah insan pers. Potensi wartawan itu, diukur dari hasil karya jurnalistiknya,” kata Aziz. ***
