KAPOL.ID — Kritik dan masukan yang disampaikan salah seorang guru sekaligus dosen, Popon Sumarni menyoal kebijakan penambahan rombongan belajar dan perubahan jam sekolah dalam reses yang dilakukan salah seorang Anggota DPRD Jawa Barat, mendapatkan respon langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya, KDM mengucapkan terimakasih atas kritik dan masukan yang disampaikan oleh Popon.
Meski demikian menurutnya, Popon Sumarni merupakan seorang dosen bukan seorang guru.
“Saya mengucapkan terimakasih atas masukannya dan saya begitu kagum sama ibu yang mencintai dunia Pendidikan, dan setelah saya menganalisis wajah ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA.
Untuk itu semoga ibu nanti menyampaikannya dalam forum dosen bukan dalam forum curhat dengan anggota DPRD, tapi sebaiknya ibu menyampaikan, sebagai pengamat dan praktisi Pendidikan dalam bentuk narasi narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah, tidak dalam forum curhat seolah olah ibu menggambarkan diri sebagai guru SMA padahal ibu seorang dosen. Terimakasih ibu sudah mengingatkan saya semoga Pendidikan Jawa Barat jauh lebih baik,” ungkap KDM dalam stich video di akun media sosial pribadinya. Rabu (30/7/2025).
Menjawab tudingan tersebut, Guru sekaligus Dosen, Popon Sumarni membantah penilaian yang disampaikan Gubernur Jawa Barat.
Ia menjelaskan sejak tahun 90 an dirinya telah menjalankan tugas sebagai guru sampai saat ini.
Sehingga tudingan yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menilai dirinya bukanlah guru tidak benar.
“Saya berterima kasih ternyata bapak melihat Instagram Umi Oded dan terima kasih atas tanggapannya. Perlu Bapak ketahui, saya lulusan PGA, Pak tahun 89. Kemudian mengajar di dua tempat,”jelasnya seperti dikutip dari akun media sosial pribadi (tiktok) @sitimuntamah_oded. Rabu (30/7/2025).
“1991 saya kuliah, Pak. Tetap sambil mengajar dan sampai sekarang pun saya tetap menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Jadi guru aliyah, pak. Di sela-sela hari yang diberikan ditugaskan kepala sekolah ada dua hari saya diberikan keleluasaan untuk berbakti di lembaga pendidikan yang sudah membesarkan saya. Saya dipercaya menjadi sekarang dosen dari tahun 1997, tapi menjadi guru dari mulai 90an sampai sekarang saya tetap menjadi guru dan saya merasakan bagaimana menjadi guru,” imbuhnya.
Iapun berharap, kritik yang disampaikannya bisa membantu Pendidikan Jawa Barat lebih baik kedepannya, dengan memperhatikan seluruh pihak termasuk guru.
“Saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah diberikan berbagai macam keamanahan, tugas yang saya jalani dengan ikhlas. Artinya dinikmati menjadi dosen, guru. Apa perlu saya menyampaikan biodata saya, atau curiculum vitae (CV)saya? Kalau Bapak tidak percaya silahkan cek di Kemanag, Kemenag Kota Bandung ada tidak Popon Sumarni dan saya mengajar di lembaga di mana yang sudah membesarkan saya yaitu sebuah perguruan tinggi,” katanya.
“Saya mohon Bapak jangan marah, saya kan hanya memberikan curhatan ke ibu Siti dengan harapan pendidikan jauh lebih baik. Lebih baik itu memang ada indikatornya, dan indikatornya tergantung bagi siapa dan bagaimana orang membuatnya dan siapa pejabatnya yang membuat. Nah, begitu, Pak. Itu, kan hanya sebuah curhatan khususnya saya sebagai guru tapi mungkin saja guru lain merasakan yang sama. Buktinya tanyakan saja ke Bu Siti, Umi Oded. Bagaimana respon dari teman-teman yang membaca dari postingan dari Ibu Oded?,”tutupnya.
Tudingan itupun mendapatkan sorotan dari berbagai pihak termasuk warganet di kolom komentar media sosial pribadi KDM, seperti di ungkapkan @prawiradendi pun menuliskan: saya kira bapak melewati batas dengan membahas profesi diluar konteks keluhan ibu. Siapapun dia dia adalah rakyat, seorang pendidik yang paham bagaimana situasi kelas.
Lalu, tidak ada salahnya rakyat dari profesinya menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat tentang keresahan pendidik.
Terakhir, bapak sebagai pimpinan apakah sudah menjelaskan secara ilmiah, dasar dari kebijakan tentang jumlah murid dalam satu kelas? Mohon sikapi pendapat/kritik/masukan rakyat dengan bijaksana, sesuai dengan ajaran budaya dan bangsa kita pak.
Sebelumnya, Kritik menyoal kebijakan penambahan rombongan belajar dari yang semula 40 siswa menjadi 50 siswa dan perubahan jam masuk sekolah, di ungkapkan Popon Sumarni dalam reses yang dilakukan Anggota DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded.
Kritikan itupun mendapatkan respon langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui unggahan stich video di akun media sosial pribadinya. ***
