KAPOL.ID — Pengangkatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) XIII Dinas Pendidikan Jabar memicu kegaduhan di wilayah Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.
Penunjukan Dwi Yanti Estriningrum, S.Sos., M.Pd sebagai KCD XIII diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur seleksi yang semestinya diberlakukan Pemprov Jabar.
Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Dwi Yanti merupakan PNS Kota Banjar sekaligus istri dari sosok yang disebut dekat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).
Dugaan kedekatan ini langsung memantik sorotan publik, terutama karena KDM selama ini lantang menolak praktik KKN dalam penempatan jabatan.
Sejumlah tokoh di tiga wilayah kerja KCD XIII mempertanyakan alasan penunjukan tersebut, mengingat banyak kader potensial di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran yang dinilai layak menduduki jabatan itu.
“Ini bukan sekadar rotasi biasa. Penunjukan ini memunculkan tanda tanya besar karena seolah-olah mengabaikan mekanisme baku di lingkungan KCD Disdik Jabar,” kata seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
JHB: Penempatan Ini Berpotensi Cemarkan Citra KDM
Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono, menyatakan keprihatinannya atas isu yang berkembang. Ia menilai tahap pengangkatan harus ditinjau ulang karena berpotensi mencoreng reputasi KDM sebagai Gubernur yang berkomitmen terhadap reformasi birokrasi bersih.
“Sangat disayangkan jika benar ada campur tangan orang dekat KDM. Ini jelas bisa merusak citra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang berkali-kali menegaskan komitmennya anti-KKN,” ujar Suyono yang akrab disapa Bang Yono, Senin 17 November 2025.
Menurutnya, tindakan pihak tertentu yang mengatasnamakan kedekatan dengan KDM bisa berdampak buruk pada persepsi publik.
“Jangan sampai ulah segelintir orang justru menyeret nama baik KDM. Ini harus diluruskan,” tegasnya.
Pernyataan keras KDM soal komitmen antinepotisme bukan hal baru. Dalam beberapa kesempatan resmi, termasuk Rapat Paripurna DPRD Jabar dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya (4 April 2025), Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengintervensi penempatan pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.
Karena itu, mencuatnya isu intervensi dalam penunjukan KCD XIII dianggap berseberangan dengan prinsip yang selama ini dipegang KDM.
Sejumlah pihak mendesak agar Pemprov Jabar, khususnya Dinas Pendidikan, memberikan klarifikasi dan mengevaluasi proses penunjukan Kepala KCD XIII agar tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan.
“Kalau dibiarkan, kegaduhan ini akan terus melebar. Pemprov Jabar harus segera turun tangan,” ujar Bang Yono.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Jabar belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.***
