KAPOL.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen perusahaan dan petani yang sepakat menghentikan penanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat.
Langkah ini diambil menyusul adanya kesadaran bersama untuk beralih ke komoditas tanaman lain yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan karakter lahan di tanah Pasundan.
Ono mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, aktivitas penanaman sawit yang ditemukan masih dalam skala kecil. Tercatat baru sekitar 400 batang pohon di lahan seluas 2,5 hektar dengan usia tanam berkisar lima bulan.
“Kami sudah berdialog langsung dengan pihak perusahaan dan petani. Alhamdulillah, perusahaan berkomitmen untuk mematuhi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait pelarangan penanaman sawit,” ujar Ono Surono di Kota Bandung, Selasa (6/1/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kerja sama penanaman tersebut awalnya dilakukan antara perusahaan dan petani, di mana seluruh biaya operasional ditanggung pihak perusahaan. Namun, setelah dilakukan edukasi, para petani menyatakan kesediaannya untuk melakukan alih komoditas.
Tanaman mangga atau jenis hortikultura lainnya menjadi pilihan pengganti yang dianggap lebih cocok dengan kondisi lingkungan setempat.
“Petani sepakat untuk beralih. Ini tentu patut kita apresiasi karena sejalan dengan upaya menjaga ekosistem dan kesesuaian karakter lahan di Jawa Barat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ono membeberkan bahwa potensi perluasan perkebunan sawit tidak hanya terdeteksi di Cirebon. Indikasi serupa muncul di beberapa daerah lain seperti Kuningan dan Ciamis, dengan total luasan mencapai 4.000 hektar.
Beruntung, kata dia, keberadaan Surat Edaran Gubernur mampu menjadi “rem” agar penanaman sawit tidak meluas secara masif.
“Mumpung belum terlanjur luas, kita ingin memastikan komitmen bersama agar Jawa Barat tetap konsisten mengembangkan komoditas yang ramah lingkungan,” tegas Ono.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan kesiapannya untuk mengawal kebijakan ini. Pemkab akan menyiapkan bibit tanaman pengganti bagi petani agar produktivitas mereka tetap terjaga.
Proses alih komoditas ini nantinya akan diawasi ketat oleh Pemda, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memastikan kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama.
