KAPOL.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat dipertemukan oleh DPRD Jawa Barat dengan Aktivis sekaligus Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
Pertemuan dilakukan Atas kasus dugaan Doxing yang dilakukan Diskominfo Jabar melalui postingannya di media sosial, yang mengakibatkan penyerangan secara digital terhadap Neni.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan Diskominfo Jawa Barat dalam unggahannya yang dinilai menyebar luaskan informasi pribadi sehingga berujung kepada doxing.
“Mewakili pemerintah provinsi Jawa barat, kami DPRD Jabar meminta maaf kepada teh neni, atas kelalaian diskominfo jabar sehingga terjadi doxing,” ungkap Rahmat. Senin (4/8/2025).
Lebih lanjut Rahmat mengatakan, kejadian ini menjadi Pelajaran penting bagi seluruh pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh lapisan masyarakat. Dan memberikan kebebasan dalam berekspresi serta berpendapat, seperti apa yang telah di atur dalam undang-undang.
Rahmat pun menyayangkan tidak adanya permohonan maaf dari Diskominfo Jawa Barat secara terbuka seperti apa yang di harapkan Neni dalam tuntutannya di dalam surat somasi.
“Minta maaf dia juga enggak terucap secara terbuka begitu dan merasa sudah cukup dengan jawaban somasi. Nah, kalau kami dari DPRD kan sifatnya hanya saran lah, bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Terutama yang saran itu biar tidak lanjut ke meja hukum. Itu maksudnya. Selama bisa diperbaiki tapi ya kembali lagi itu haknya Bu Neni Nur Hayati dan teman-teman. Pihak Neni juga kan mengapresiasi ya langkah DPRD yang dengan rendah hati mau meminta maaf,”jelasnya.
Sementara itu dihubungi melalui sambungan telepon, Direktur DEEP Indonesia sekaligus Aktivis Demokrasi, Neni Nur Hayati yang menjadi korban doxing, mengucapkan terimakasih, atas kerendahan hati DPRD Jawa Barat meminta maaf atas peristiwa ini.
Walaupun tidak bisa di pungkiri, iapun menyesalkan permintaan maaf itu tidak terucap dari Pemerintah Provinsi secara khusus Diskominfo Jawa Barat atas kelalaiannya.
“Saya sebetulnya juga sangat mengapresiasi DPRD ketika tadi menyampaikan perspektif-perspektifnya. Cuman yang saya sayangkan adalah kenapa masih tidak mau menyampaikan permohonan maaf secara terbuka? Padahal tadi kalau misalnya Diskom sendiri mewakili Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf, saya anggap selesai gitu permasalahannya,” jelasnya.
Ketika disinggung menyoal memproses kasus tersebut ke meja hukum, Neni mengaku dirinya tengah berkonsultasi lebih lanjut dengan kuasa hukum untuk membahas rencanan tersebut.
“Saya kira saya dengan tim kuasa hukum saya akan juga mempertingkatkan beberapa hal termasuk juga melanjutkan kasus ini ke proses hukum,”tegasnya.
Neni pun menyayangkan, sikap bungkam yang dilakukan Diskominfo dan hanya fokus terhadap beberapa poin somasi saja.
“Jadi, sikap Pemprov ini tentunya sangat saya sayangkan ya. Padahal menurut saya ini permasalahan yang sangat serius, permasalahan kebebasan berpendapat, keamanan warga, bagaimana ekosistem digital yang brutalnya luar biasa di Jawa Barat hari ini. Tidak terpikir ke arah sana gitu. Jadi tidak terpikir bagaimana masa depan Jawa Barat ini 5 tahun ke depan. Insyaallah kemudian ya elit-elitnya termasuk juga para pelayan publiknya ada dalam mindset yang bagi saya sangat konservatif dan feodal gitu,”jelas Neni.
Sementara itu ditemui seusai pertemuan, Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar mengaku menghargai setiap langkah yang akan dilakukan Neni Nur Hayati termasuk jika nantinya proses hukum akan ditempuh.
Ketika disinggung menyoal permohonan maaf, Adi Komar enggan bersuara membahas hal tersebut. “Ya, dari awal dan pernyataan saya di awal bahwa kami menghormati ya, kami menghormati tentunya dan kami juga sangat terbuka ya atas saran kritik gitu ya. Kami sangat terbuka dan itu sudah disampaikan dalam surat kami,” ujarnya. ***
