KAPOL.ID – Dalam program khusus “BGN Talks” Episode 30, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol, Sony Sanjaya, membedah perjalanan satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah berkembang pesat di seluruh pelosok Indonesia.
Meski diwarnai berbagai dinamika, mulai dari masalah kualitas makanan hingga isu calo, BGN menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan sistem demi pemenuhan gizi nasional.
Sony Sanjaya mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sekitar satu tahun dua bulan, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meningkat drastis. Dari awalnya hanya 190 unit pada Januari 2025, kini telah berdiri 24.675 SPPG.
Ditekankan Sony, SPPG bukanlah sekadar “dapur” biasa.
“Kenapa tidak disebut dapur? Karena di SPPG ada pelayanan, edukasi gizi, ahli gizi, pengawas keuangan, hingga sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang wajib ada,” jelas Sony.
Standarisasi ini bertujuan agar makanan yang sampai ke tangan anak sekolah, ibu hamil, dan balita benar-benar terjamin kualitas dan kebersihannya.
Terkait polemik anggaran, Sony menjelaskan bahwa dana dikelola melalui sistem virtual account untuk meminimalisir penyimpangan. Setiap transaksi harus disetujui oleh dua pihak, yakni mitra (pemilik fasilitas) dan Kepala SPPG sebagai perpanjangan tangan BGN di daerah.
Mengenai insentif Rp 6 juta per hari bagi mitra, Sony meluruskan bahwa angka tersebut bukanlah keuntungan bersih, melainkan pengembalian investasi (return of investment).
“Masyarakat membangun gedung dan menyediakan alat masak sendiri dengan biaya mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. Insentif ini adalah cara negara menghargai investasi masyarakat agar program bisa berjalan cepat tanpa menunggu APBN membangun fisik gedung,” tegasnya.
Salah satu poin penting dalam wawancara di Chanel YouTube ini adalah peringatan keras terhadap praktik percaloan. Sony menegaskan bahwa portal pendaftaran mitra baru di mitra.bgn.go.id saat ini sudah ditutup.
“Jika ada yang menawarkan ‘titik’ SPPG dengan meminta bayaran hingga ratusan juta, itu adalah penipuan. Kami sudah mendrop beberapa titik yang terbukti hasil jual beli,” Tegasnya.
Lebih lanjut Sony mengatakan,apabila diperjalanan ada penambahan titik baru SPPG, itu hanya bisa dilakukan melalui rekomendasi resmi dari Pemerintah Daerah (Bupati) berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Menyerap 1,1 Juta Tenaga Kerja
Program MBG terbukti memberikan dampak ekonomi (multiplayer effect) yang masif. Hingga saat ini, tercatat sekitar 1,1 juta relawan bekerja di SPPG seluruh Indonesia. Setiap SPPG mempekerjakan sekitar 47 orang, di mana 30% di antaranya wajib berasal dari keluarga kurang mampu di lingkungan sekitar.
Selain itu, perputaran uang sebesar Rp 900 miliar hingga Rp1 triliun per hari mengalir langsung ke pedagang beras, telur, ikan, dan sayur lokal di tingkat kecamatan.
Menanggapi isu keracunan atau temuan makanan tidak layak yang viral di media sosial, BGN mengaku tidak alergi kritik. “Itu adalah titik merah di atas kertas putih yang luas. Kami terus melakukan evaluasi harian,” ujarnya.
Salah satu bentuk pengawasannya adalah kewajiban bagi setiap SPPG untuk mengunggah menu dan kandungan gizi ke media sosial setiap hari agar bisa dikritisi langsung oleh masyarakat.
Di akhir wawancara Sony mengatakan, bahwa BGN menargetkan seluruh penerima manfaat, yakni sekitar 82 juta orang, akan terlayani sepenuhnya pada pertengahan hingga akhir tahun 2026 mendatang.***
