KAPOL.ID – Peningkatan kasus covid-19 di Jawa Barat makin menkhawatirkan. Beberapa daerah telah berada di titik kritis akibat peningkatan kasus yang tinggi.
Fraksi PKS DPRD Jawa Barat pun mengeluarkan rekomendasi penanganan covid Jawa Barat secara resmi sebagai respon dari kondisi terkini.
Ini merupakan rekomendasi ke tujuh secara resmi yang dikeluarkan oleh F-PKS DPRD Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Setidaknya F-PKS DPRD Jawa Barat memberikan beberapa catatan mengenai peningkatan kasus covid 19 di Jawa Barat.
Terutama pasca lebaran yang telah menyebabkan arus mudik yang tidak terbendung sehingga dapat dikatakan gagal akibat beberapa faktor, yaitu ketidakpatuhan masyarakat, ketidakkonsistensinan kebijakan pemerintah seperti melarang mudik, namun membuka tempat wisata, serta varian virus baru dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi.
Bersamaan dengan catatan tersebut, F-PKS DPRD Jawa Barat mengapresiasi aparat yang betugas di lapangan, di tengah-tengah menjalankan shaum Ramadan tetap berusaha menjalankan tugas.
Demikian juga dengan tenaga medis dalam menangani pasien covid 19.
Dari catatan dalam rilis resmi tersebut, F-PKS DPRD Jawa Barat memberikan rekomedasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah strategis.
Setidaknya ada 12 poin rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat, Dr. Haru Suandharu, M.Si.
Diantaranya adalah meminta Gubernur mempriotitaskan penanggulangan covid 19, dan fokus menyelesaikan amanah sebagai Gubernur dengan sebaik-baiknya sampai masa akhir jabatan tahun 2023.
Kemudian mendorong ditariknya Rem Darurat berupa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai pencegahan penularan secara masif, program vaksinasi lebih digencarkan serta rekomendasi teknis lainnya yang telah dipaparkan dalam rilis rekomendasi lainnya. ***
