KAPOL.ID – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan jaminan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) di wilayah Kota Bandung tetap stabil dan terkendali.
Kabar baik ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga. Farhan menegaskan, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan telah memberikan garansi bahwa harga BBM dan BBG bersubsidi tidak akan naik dalam waktu dekat.
“Secara umum kita tetap optimis. Suplai untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga terjaga dengan baik. Penjelasan dari Menteri Keuangan ini tentu membuat kita semua lebih tenang, tidak perlu lagi ada rasa deg-degan,” ujar Farhan saat di Balai Kota Bandung, Senin (30/3/2026).
Meski kondisi stok dipastikan aman, Farhan tetap mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan di daerah, khususnya di Jawa Barat, untuk terus memantau infrastruktur distribusi agar tetap optimal.
Ia juga meminta masyarakat Bandung untuk tetap tenang dan mengonsumsi bahan bakar sesuai kebutuhan.
“Masyarakat harus yakin kalau stok itu ada. Jadi, jangan sampai ada panic buying, baik untuk BBM maupun BBG. Belilah sesuai keperluan,” tegasnya.
Energi Sampah Jadi Solusi Jangka Panjang
Terkait isu transisi energi ke kendaraan listrik, Farhan mengaku hingga saat ini belum menerima instruksi khusus dari pusat untuk diterapkan di daerah. Namun, Pemkot Bandung tidak tinggal diam dalam mencari alternatif energi bersih.
Saat ini, pihaknya tengah fokus menggodok strategi pemanfaatan sampah menjadi energi listrik melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Selain mengandalkan Legok Nangka dan Sarimukti, kawasan Eks TPA Jelekong kini mulai didorong menjadi alternatif baru penyokong energi di Bandung Raya.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ini adalah solusi jangka panjang untuk menciptakan energi berbasis lingkungan di Kota Bandung,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Farhan juga menyinggung soal wacana sistem kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, Pemkot Bandung masih menunggu regulasi teknis sebelum benar-benar menerapkannya.
“Soal WFH itu, kita masih menunggu Juklak dan Juknis-nya. Prinsipnya, yang paling utama adalah bagaimana efektivitas kerja ASN tetap terukur meski nantinya bekerja secara fleksibel,” pungkas Farhan. (Jae)
