Fraksi PKB memaklumi adanya pelambatan ekonomi dampak Covid-19, tetapi semestinya kendala tersebut sudah terantisipasi dengan perhitungan yang matang sesuai kondisi objektif. Dalam kata lain, perhitungannya harus akurat.
Keakuratan dalam perhitungan sangat penting, karena selisih yang terlalu timpang berpotensi mengganggu keseimbangan anggaran, yang berkonsekuensi pada ketersendatan realisasi program-program.
Hal yang sama terjadi pada perhitungan Silpa tahun anggaran 2021 untuk pembiayaan tahun anggaran 2022; terdapat ketimpangan angka yang signifikan antara proyeksi anggaran Silpa dan realisasinya, sebagaimana hasil audit BPK.
Terlepas dari hal tersebut, Fraksi PKB mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang secara umum mendekati target pendapatan daerah tahun anggaran 2021. Pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan transfer melebihi target sebesar 0,84 persen. Realisasi dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah juga melampaui target sebesar 0,76 persen.
Secara spesifik, Fraksi PKB juga menyoal pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2021 yang belum memenuhi target. Kekurangan cukup tinggi berasal dari sub pajak reklame, pajak penerangan jalan umum dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bahkan mengalami penurunan realisasi dari tahun 2020: dari hampir menyentuh angka Rp 39 miliar menjadi lebih dari Rp 23 miliar. Penurunannya sebesar Rp 6 miliar atau 20,57 persen.
