KAPOL.ID – Peristiwa gempa bumi yang melanda wilayah Kabupaten Sumedang, membuat rusak sebagian rumah tinggal, bangunan sekolah dan sebagainya.
Wakasek Humas SMAN 1 Sumedang M. Gofur Rohim mengatakan, untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sementara waktu secara daring.
Hal tersebut, sebagai upaya antisipasi ada gempa susulan yang khawatir terjadi saat KBM.
“Pas awal kita masuk sekolah, kita izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sama dengan ibu KCD Wilayah VIII Jawa Barat bahwa kita akan daring dulu,” ucap dia.
Alhamdulillah, satu minggu sudah terlewati yang kemudian minggu sekarang di semester genap kita kembali KBM tatap muka.
Dengan catatan, jam KBM-nya kita kurangi yang semula 40 menit sekarang menjadi 35 menit.
“Jadi, siswa pulang lebih awal. Itu, sebagai bentuk aktivitas antisipasi dan kekhawatiran kita barangkali jaga-jaga kembali bencana susulan,” ujar dia.
Kalau hasil asesment dari PUPR yang mereka sampaikan pada kami, bahwa semuanya termasuk rusak ringan, rusak ringan sementara untuk hal-hal yang mungkin sifatnya mendesak penting, seperti genteng yang mungkin itu harus segera kita antisipasi dan dilakukan lebih awal.
“Adapun untuk perbaikan-perbaikan ruangan lain yang berdampak, kita masih menunggu bantuan dari PUPR,” ucapnya.
Diharapkan, nanti KBM aman dan nyaman dan bisa beraktivitas seperti biasanya.
“Semoga segera terealisasi untuk perbaikan-perbaikan bagi ruangan-ruangan yang terdampak gempa,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana pada Dinas Pendudukan Kabupaten Sumedang Indra Wahyudinata mengungkapkan, sampai dengan saat ini sampai tanggal 11 Januari 2024 perlu dilaporkan ada 66 sekolah yang terkena dampak dari gempa di Sumedang.
“Diantaranya, terdiri dari 5 Kober 23 Tk, 33 SD dan 8 SMP. Kita telah asesment oleh Dinas PUPR Kementerian dari PUPR Sampai dengan saat ini informasinya dari Dinas PUPR sudah 50 sekolah yang di assesment tinggal sisanya kita menunggu,” ucapnya.
Kemudian dari Kementerian PUPR, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Balai di Bandung, itu program dari Kementerian PUPR.
“Suratnya sudah disampaikan kepada Kementerian PUPR di Jakarta Selatan,” kata dia.
Insya Allah dari Dinas Pendidikan akan berusaha mengejar supaya kita ada kepastian bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Adapun yang dilakukan dari Kabupaten Sumedang yaitu dengan menggeser anggaran atau menganggarkan kegiatan untuk rehabilitasi masing-masing satuan pendidikan yang terkena dampak di Kabupaten Sumedang,” kata dia.
Sedangkan untuk SLTA itu kewenangannnya ada di tingkat provinsi.
“Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perkim Provinsi itu sedang dilakukan asesment juga untuk pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Sumedang yaitu ada 13 sekolah yang terkena dampak gempa khususnya untuk pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
“Setelah tanggap darurat ada 90 hari ini, ya pasca gempa ini di sana mungkin kami mengasessment semua yang sudah di asesment. Kemudian kita review lagi, kita evaluasi lagi, mana yang layak dapat bantuan mana yang memang perlu penanganannya secara ringan dan kurang lebih, nanti mungkin bulan Maret atau April kita mulai bagaimana mercovery lagi sekolah sekolah yang terkena dampak,” ujar dia. ***
