KAPOL.ID – Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri M. Si bersama Gubernur Jabar, Pangdam III/Siliwangi dan Kajati Jabar serta Forkopimda Provinsi Jabar melaksanakan rapat komite penanganan Covi-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Senin (11/I/2021) bertempat di Mapolda Jabar.
Kegiatan itu, dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terkait percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Jawa Barat.
Termasuk kesiapan personil gabunganTNI, Polri, Pol PP dan Instansi terkait di lapangan pada saat dilaksanakannya kegiatan PPKM serta kesiapan pelaksanaan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan perkembangan Jabar di mingggu ini, yaitu zona resiko di Jabar ada enam daerah zona merah.
Dikatakan, dengan berat hati disampaikan bahwa Karawang termasuk zona merah, dimana sudah lima minggu berturut –turut dan sudah menurunkan tim kesana.
Sekarang zona merah ada di Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok.
Kapasitas rumah sakit sudah mulai membaik tidak meningkat minggu ini.
Salah satunya karena adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya TNI/Polri yang sudah sangat siap.
“Minggu ini sudah akan dipergunakan gedung Secapa AD di Hegarmanah untuk dijadikan fasilitas perawatan bagi mereka yang positif covid 19 tapi bergejala ringan,” kata RK.
Sehingga, dapat mengurangi beban Rumah Sakit yang memang harus terus dikurangi secara proporsional.
“PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di 20 daerah di Jawa Barat sudah dimulai sejak hari ini,” ujarnya.
Ia sudah memberi arahan agar dibangun posko-posko baik yang terlihat maupun yang sifatnya internal untuk menjadi tempat koordinasi selama 14 hari.
“Saya memberikan pesan agar semua taat selama 14 hari , supaya setelah 14 hari kita dapat kembali lebih longgar. Tapi kalau 14 hari tidak disiplin bukan tidak mungkin PPKM ditambah,” ucapnya.
Salah satu contohnya kasus di Cikarang Bekasi, dimana ada water boom yang tidak menaati protokol kesehatan, menggunakan logika sendiri, memberikan discount, sehingga kapasitanya berjubel.
“Itu sudah dihukum dan ditutup, mudah mudahan ketegasan dari Forkopimda dan juga Komite Penanganan Covid-19 menjadi pelajaran kepada pemilik usaha agar menaati peraturan,” ujarnya.
Kita tidak nyaman dengan keputusan membatasi karena pasti mengurangi rezeki, tetapi dengan situasi darurat kesehatan harus dipermaklumkan karena semua pihak juga melakukan.
“Oleh karena itu semua daerah wisata di Jabar harus sepakat untuk membatasi jumlah kapasitas dan menjelang akhir pekan. Saya menitipkan kepada Kapolda Jabar agar dilakukan Inspeksi pemeriksaan pergerakan lintas provinsi. Khususnya yang menuju daerah wisata, untuk memastikan merekan membawa surat Negatif CoviD Antigen,” kata Ridwan Kamil.
RK menyatakan, untuk vaksin, ada dua keputusan penting sedang ditunggu masyarakat.
Menurutnya, yang pertama mengenai halal tidaknya vaksin, sudah keluar dari MUI.
Berkaca dari itu, kepada media diharapkan dapat memasifkan pemberitaan, karena Hoax kekhawatiran masih berlangsung.
Diharapkan media dapat menetralisir kekhawatiran dari satu aspek tadi.
“Minggu ini akan dimulai pemaksinan pertama kepada tenaga kesehatan dan Kepala Daerah. Jadi nanti di level provinsi, gubernur akan mendampingi wakil gubernur, kemudian Kapolda Jabar akan dilevel provinsi bersama Forkopimda,” ucap dia.
Selanjutnya para bupati juga ealikota bersama Forkopimda.
“Ini semata-mata untuk menyertai keyakinan bahwa kita bersama sama untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting sebagai solusi satu-satunya sementara saat ini, terkait penurunan Pandemi Covid-19,” tutur Gubernur Jabar.
Kemudian juga, 11.000 relawan vaksinator penyuntik vaksin sudah dilatih.
“Kami akan mengempatkali lipatkan, karena target dari presiden kurang dari setahun vaksinasi ini harus sudah selesai. Supaya, ekonomi kita bisa membaik, kita diprediksi akan 4% tumbuh positif dan tahun depan 6%. Itu kalau vaksinasinya beres dalam 12 bulan,” ujarnya.
Targetnya, kalau barangnya ada, 6 bulan selesai, itu dengan mendua kali lipatkan jumlah puskesmas atau titik penyuntikan dan mengempatkali lipatkan tenaga vaksinator yang sudah terlatih.
Gubernur Jabar menginformasikan Berdasarkan hasil survei warga yang paham vaksinasi baru 75%, jadi ada 25 % di daerah– daerah terpencil yang tidak tahu apa itu vaksinasi Covid -19.
“Untuk itu sebagai kekuatan kebersamaan, media diharapkan tidak hanya memberitakan Breaking News tapi mengedukasi News. Jadi kepada media harap mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ini,” ujarnya.***
