KAPOL.ID – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut dua Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja menghadiri Rapat Kerja Nasional Front Pejuang Demokrasi di Hotel Harper Purwakarta, Minggu 29 September 2024.
Hadir Ketua Umum Front Pejuang Demokrasi yang juga anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Dr. TB Hasanuddin, sejumlah akademisi dan praktisi hukum, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Dalam kesempatan tersebut Jeje menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan signifikan dalam sektor pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di Jawa barat (Jabar).
Calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan ini menegaskan akan membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan bila terpilih menjadi gubernur Jawa Barat nanti.
“Kami mengusung konsep Jabar untuk Semua. Mengingat saat ini banyak terjadi kesenjangan masyarakat di daerah, baik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” kata Jeje.
Ia mengatakan indeks- indeks pembangunan (IPM), ekonomi, kesehatan,dan lainnya sangat tidak merata antara daerah satu dengan lainnya, seperti terjadi di Bandung Raya, Rebana, dan Priangan timur.
Konsep Jabar untuk semua kata Jeje, merupakan jawaban untuk memecahkan persoalan kesenjangan yang terjadi di setiap daerah.
“Dan angka IPM, laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, rasio perkapita. Itu terjadi kesenjangan,”tegas dia.
Ia juga menyebutkan, Gubernur tidak mempunyai rakyat langsung seperti halnya kepala daerah kabupaten/kota.
Sehingga, tugas gubernur nantinya adalah menekan kesenjangan tersebut agar tidak terlalu jauh atau jomplang.
“Konsep Jabar untuk semua akan terlaksana apabila posisi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota menyatu dalam kesatuan yang betul-betul untuk rakyat. Karena walaupun gubernur tidak punya rakyat, subjek objek pembangunannya kepada masyarakat di daerah,”jelas Jeje.
Ia menambahkan, bila terpilih nanti, dalam mewujudkan Jabar untuk semua, pihaknya pada dua tahun pertama bakal memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur , dan desa atau daerah terpencil.
“Karena dari sekumpulan desa yang bagus bakal menciptakan kecamatan yang bagus, kecamatan yang bagus adalah kabupaten yang bagus, kabupaten yang bagus adalah provinsi yang bagus,”papar dia.
Program selanjutnya menurut Jeje, pihaknya akan mendorong berbagai sektor seperti ekspor, UMKM, petani, dan lainnya.
Selain itu juga dalam konsep Jabar untuk semua, kepala daerah akan dilibatkan dalam merumuskan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan bakal mempunyai manfaat besar dan tepat sasaran.
Ia juga percaya, dengan pengalamannya memimpin Pangandaran akan menjadi modal berharga jika dia terpilih sebagai gubernur.
“Selama jadi bupati di Pangandaran laju perekonomian berada di tengah di antara 7 dari 27 kabupaten di Jawa barat, bagaimana potensi yang ada dikelola dengan baik, ajak semua pengusaha untuk bersama-sama memanfaatkan kondisi alam yang ada,” kata dia.
Dikatakan Jeje, wisata Pangandaran dapat menyerap 4 juta orang. Pengalaman tersebut menjadi bagian yang penting dalam rangka Jabar untuk Semua.
“Untuk pembangunan Jabar, karena gubernur punya kebijakan anggaran dan punya kebijakan pembangunan yang ujungnya untuk masyarakat. Jadi komunikasi dengan tingkat pemerintah kota dan kabupaten harus lebih intens. sehingga nanti pemerataan pembangunan akan diciptakan sesuai dengan tagline kami Jabar Untuk Semua.
Jeje membeberkan visi maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat, yakni Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban’.
Pasangan Jeje dan Ronal yang dikenal dengan paslon last minute ini juga memiliki 6 misi yakni
1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. 5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa indonesia.
