KAPOL.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumedang sekarang memiliki gedung baru.
Gedung yang berlokasi di Jalan Pangeran Sugih tersebut, sudah sejak lama nenjadi impian insan MUI Sumedang.
Bahkan, diresmikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Sabtu (7/1/2023).
KH. Zaenal Alimin selaku panitia pembangunan gedung melaporkan, bangunan tersebut didirikan di atas lahan seluas 28 tumbak atau sekitar 392 meter persegi.
“Pembangunanya membutuhkan waktu selama 6 bulan,” jata ZA.
Menurut dia, di tiap kabupaten kota belum banyak yang memiliki gedung MUI seperti di Sumedang.
“Alhamdulillah, pembangunan tahap pertama sudah selesai dan untuk tahap kedua insyaallah akan dilaksanakan pada tahun ini,” ucapnya.
Zaenal mengatakan, dana pembangunan bersumber dari hibah Pemda dan sumbangan para donatur.
“Terima kasih kepada Pemda Sumedang dan para donatur yang telah memberikan bantuan dan sumbangannya untuk kelancaran pembangunan ini.Tahap pertama ini, pembangunannya menghabiskan biaya Rp. 828 juta,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua MUI KH Anwar Sanusi, dirinya merasa bersyukur karena memiliki kantor secara mandiri.
“Gedung ini atas hibah dan dukungan DPRD serta para donatur. Gedung ini direncanakan dua lantai. Untuk lantai dua ditempatkan untuk ormas-ormas Islam, jadi perlu diselesaikan segera,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyampaikan, pembangunan gedung tersebut sebagai wujud impian dan harapan bersama MUI memiliki kantor representatif sebagai dapurnya organisasi untuk merumuskan berbagai solusi bagi kepentingan umat dan negara.
Ia meyakini, setelah ada kantor baru, MUI akan lebih maju lagi, lebih mewarnai dan hadir menjadi bagian solusi di tengah-tengah masyarakat seperti selama ini yang telah dilaksanakan.
“Saya atas nama pemkab Sumedang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MUI atas perjuangan dan pengabdiannya merawat kerukunan umat dan antar umat beragama,” ujarnya.
Di sinilah tempatnya untuk memformulasikan berbagai solusi atas persoalan keumatan atas masyarakat. ***
