KAPOL.ID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, angkat bicara terkait keluhan para guru ASN dan pensiunan yang merasa tercekik oleh beban pinjaman di Bank BJB.
Hal itu mencuat saat audiensi bersama LBH Pendekar Kawah Galunggung yang mendampingi para tenaga pendidik tersebut di Gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri pihak Bank BJB, OJK, Pemerintah Provinsi, dan PGRI tersebut, terungkap fakta miris. Banyak guru yang sisa gajinya hampir habis hanya untuk membayar cicilan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
”Intinya mereka datang berdiskusi meminta adanya rekonsiliasi atas pinjaman di BJB. Mereka keberatan atas bunga yang tinggi dan plafon pinjaman yang mencapai 90 persen dari gaji. Bayangkan, sisa gaji atau pensiun mereka jadi sangat sedikit untuk bertahan hidup,” ujar Ineu kepada awak media, di DPRD Jabar, Selasa (3/2/2026)
Ineu menegaskan, persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini tidak boleh dibiarkan. Ia meminta pihak Bank BJB segera melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan restrukturisasi kredit maupun penurunan suku bunga bagi para ASN, khususnya guru.
”Saya sudah minta dalam kesimpulan rapat, BJB harus mendengar apa yang disampaikan LBH Pendekar Kawah Galunggung. Harus dikaji, apakah memungkinkan direstrukturisasi atau ada pengurangan bunga,” tegas politisi PDI Perjuangan
Selain soal bunga, muncul juga usulan agar sistem payroll ASN tidak melulu dikunci pada bank tempat meminjam, guna memberikan ruang napas finansial bagi para guru.
Ancaman Pinjol Ilegal dan Literasi Keuangan
Satu hal yang menjadi sorotan tajam Ineu adalah dampak domino dari minimnya sisa gaji para guru. Informasi yang ia terima, terutama di wilayah Tasikmalaya, banyak ASN yang akhirnya terjebak investasi bodong atau pinjaman online (pinjol) ilegal demi menutupi kebutuhan sehari-hari.
”Karena sisa gaji habis untuk kredit, mereka akhirnya pinjam ke luar untuk ‘tutup lubang’. Ini sangat membahayakan hidup mereka. Di sinilah OJK harus masuk, jangan hanya bicara target kredit besar, tapi pengawasan dan literasi keuangan harus jalan,” tambahnya.
Ineu juga sepakat dengan masukan PGRI agar suku bunga konsumtif bagi ASN diturunkan dan batas usia peminjam diperhatikan secara ketat. Jangan sampai masa pensiun yang seharusnya dinikmati dengan tenang, justru habis untuk menanggung utang.
”Hasil audiensi ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPRD dan pihak eksekutif, dalam hal ini Pak Gubernur. Kalau peminjam macet bayar, NPL (Non-Performing Loan) BJB juga yang kena imbasnya. Kita ingin masyarakat sejahtera, bukan malah jadi tidak mampu karena uangnya habis untuk bayar bunga,” pungkasnya. (Jm)
