KAPOL.ID – Kabar tak sedap menerjang internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang. Kondisi partai ini dikabarkan sedang berada di titik nadir. Badai protes dari akar rumput meledak, memicu spekulasi adanya keretakan serius yang mengancam soliditas partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Ketegangan ini memuncak setelah sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) secara terbuka melayangkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Sumedang. Gaya kepemimpinan saat ini dituding otoriter dan dinilai telah melakukan tindakan ultra vires atau melampaui kewenangan organisasi.
Pemicu utama kegaduhan ini adalah adanya indikasi “pembersihan” massal terhadap jajaran pengurus PAC. Ketua PAC Kecamatan Conggeang, Asep Abdulah Sopari, mengungkapkan bahwa Ketua DPC diduga memberikan isyarat pemberhentian hanya secara lisan. Sebuah langkah yang dianggap “tabrak lari” terhadap etika administrasi dan AD/ART partai.
”DPC itu tidak punya hak prerogatif untuk memecat kami secara sepihak. Secara konstitusi, SK pengangkatan pengurus PAC itu diterbitkan oleh DPD Provinsi. Jadi secara hierarki, hanya tingkat provinsi atau pusat yang berhak melakukan evaluasi sejauh itu,” tegas Asep dengan nada bicara meninggi, Sabtu (21/6/2026).
Asep juga menyayangkan sikap pimpinan DPC yang seolah menutup pintu dialog (tabayyun). Menurutnya, mekanisme organisasi seperti pemberian Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 sama sekali tidak ditempuh. Hal ini dianggap merampas hak bela diri para kader di tingkat bawah.
Aspirasi yang Berujung Pengucilan
Usut punya usut, konflik ini berawal dari aspirasi arus bawah yang menginginkan adanya penyegaran pada komposisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC Demokrat Sumedang.
Harapannya sederhana: agar partai lebih progresif. Namun, alih-alih ditampung, para pengurus PAC justru mengaku mendapat pengabaian dan pengucilan secara struktural.
”Secara lisan maupun tindakan, koordinasi dan ‘perawatan’ organisasi dari DPC ke PAC sudah macet total,” tambah Asep.
Mantan Ketua BPOKK Buka Suara
Kondisi ini pun memancing reaksi keras dari mantan Ketua BPOKK DPC Demokrat Sumedang, Wingki Darwin. Secara mengejutkan, Wingki mengaku bahwa dirinyalah yang menginisiasi gerakan aspirasi tersebut.
Ia bahkan memilih menanggalkan jabatannya karena menilai nakhoda partai saat ini sudah keluar dari rel AD/ART.
”Saya ingin Demokrat kembali berjaya dan meraih kursi signifikan di DPRD Sumedang. Tapi itu mustahil terwujud kalau kepengurusan tidak punya motivasi kemajuan dan tidak taat aturan,” ujar Wingki lewat sambungan telepon, Minggu (22/6/2026).
Wingki juga melempar kritik pedas ke arah DPD Demokrat Jawa Barat. Ia mendesak agar DPD tidak menelan mentah-mentah laporan sepihak dari DPC yang ia istilahkan sebagai laporan “Asal Bapak Senang” (ABS).
”DPD Jabar harus tegas, lakukan kroscek ke lapangan. Jangan asal terima laporan sepihak tanpa ada konfirmasi atau surat resmi soal pemberhentian 13 Ketua PAC ini,” tegasnya.
Lantaran pintu komunikasi di tingkat kabupaten sudah “terkunci”, Wingki bersama mayoritas PAC berencana membawa kemelut ini ke Mahkamah Partai. Langkah “perang” ini diambil demi menyelamatkan moral kader yang menjadi ujung tombak di lapangan.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak DPC Partai Demokrat Sumedang belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi terus dilakukan guna menjaga keberimbangan informasi di tengah publik. (Teguh/Zs)***
