KAPOL.ID — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat resmi mengukuhkan kepengurusan baru untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6. Minggu (24/8/2025)
Dalam kegiatan tersebut, terungkap komitmen antara PKS dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen PKS dalam memperkuat kerja sama lintas sektor. Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dari semua elemen, termasuk partai politik.
“Abah Iwan saya sudah mengenal baik kepemimpinannya dan arah kebijakannya. Kalau PKS dari pusat sampai daerah itu tersentral dengan baik. Titah dari pimpinan pusatnya sudah jelas, untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan,” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi menyoroti pentingnya Muswil sebagai ruang menyatukan gagasan antarpihak demi kemajuan bersama. Ia menegaskan, politik di daerah tidak mengenal oposisi karena relasi antara kepala daerah dan DPRD bersifat kolaboratif, tidak seperti di tingkat pusat yang menganut trias politica secara ketat.
“Kita di daerah tidak mengenal oposisi karena pemerintah daerah terdiri dari gubernur dan DPRD. Ini berbeda dengan pusat. Muswil ini penting untuk menyatukan gagasan dalam membangun daerah,” lanjut Dedi.
Ia menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan PKS bisa memperkuat upaya melanjutkan cita-cita pembangunan yang dirintis mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Jabar, Iwan Suryawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara PKS dan pemerintah daerah. Menurutnya, partai politik harus bisa hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan.
“Kami dari DPW tentu harus menjalin kekuatan dan sinergi dengan pemerintah, baik kota, kabupaten, atau provinsi. Tapi sinergi bukan berarti tanpa kritik. Kita tetap menjadi pengingat karena itu bentuk kepedulian kita,” ungkap Iwan.
Iwan menekankan, manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur keberhasilan kerja sama partai dan pemerintah. Baginya, keberhasilan pembangunan adalah ketika rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Kita sadar kekuatan kita berbeda dengan gubernur, tapi yang penting adalah seberapa besar kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini yang akan jadi prioritas kita,” lanjutnya.
Menurutnya, pembangunan harus dilihat sebagai proses menyeluruh, bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, partai politik punya peran besar untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan negara.
“Pembangunan fisik tanpa perhatian terhadap manusia yang mengisinya akan kehilangan arah. Jadi dua aspek ini tidak bisa dipisahkan,” pungkas Iwan. ***
