APOL.ID – DPRD Jawa Barat dalam hal ini Komisi Lima terus memperdalam masalah Indek Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat agar bisa keluar dari posisi paling bontot di tingkat Nasional.
Komisi lima melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta pada Selasa (11/2/2020)
Dengan kekuatan penuh Komisi Lima DPRD Jawa Barat ingin memperdalam soal Indek Pembangunan Pemuda Jawa Barat yang berada di posisi nomor satu dari bawah dan mencari solusi agar bisa terus meningkat dan keluar dari 17 daerah yang angkanya di bawah capaian nasional.
Anggota Komisi Lima DPRD Jawa Barat Ali Rasyid mengatakan audiensi dengan Bappenas penting dilakukan untuk memperdalam bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan Jawa Barat agar IPP nya bisa terus naik dan di tahun 2024 bisa berada di posisi atas.
“Jumlah pemuda di Jawa Barat ini terbesar di Indonesia yang mencapai 11,9 juta jiwa dari 63,82 juta jiwa secara Nasional. Artinya pemerintah daerah harus benar-benar serius memikirkan pemuda di Jawa Barat ini agar IPP nya terus naik,” kata Ali Rasyid usai audiensi dengan Bappenas di Jakarta.
Yang menyebabkan IPP Jabar rendah kata dia berkaitan dengan lapangan dan kesempatan kerja di kalangan pemuda masih rendah. Masalah gender dan diskriminasi seperti masih tingginya pernikahan anak juga menjadi penyebab IPP Jabar rendah yang harus segera dicari solusinya.
Kata Ali langkah strategis yang harus diperhatikan oleh pemerintah Jawa Barat salah satunya harus bisa meningkatkan lapangan kerja bagi para pemuda. Karena faktanya tingkat pengangguran pemuda di Jawa Barat paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yakni 19,6 persen.
Peningkatan kesehatan di kalangan pemuda juga harus terus digenjot. Sesuai dengan data di Bappenas proporsi pemuda yang merokok di Jawa Barat itu sebesar 30% di 2018 ketiga tertinggi dari semua provinsi. Dan ini berpengaruh terhadap kesehatan pemuda.
Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Barat juga menempati peringkat ketujuh terendah dari semua provinsi yakni 25% di bawah rata-rata nasional yang sebesar 30%. Padahal di Jawa Barat itu jumlah perguruan tinggi berkualitas sangat banyak.
“Ini semua harus bisa dipecahkan dengan membuat perencanaan yang matang khususnya yang menyangkut kepemudaan. Jawa Barat angka IPP nya harus terus naik dari tahun ke tahun,” kata Ali lagi.
Persoalan gender dan diskriminasi di Jabar juga masih tinggi. Angka perkawinan anak sebesar 13,2% masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 11,2%. Peoporsi perempuan yang sedang bersekolah menengah ke atas baru sebesar 34,75% terendah keenam dari semua provinsi.
Ali menjelaskan ada hikmah dibalik rendahnya IPP Jabar, karena Jabar akan dijadikan Pilot Project Nasional oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya mulai berjalan awal tahun ini. Ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat untuk meningkatkan IPP di Jawa Barat.
Ali optimis jika semua elemen dan intansi yang berkaitan dengan masalah kepemudaan bergerak dan memiliki perhatian serius terhadap pemuda, maka IPP Jabar bisa terus naik.
Targetnya di tahun 2020 IPP Jabar nilainya berada pada angka 52,33, tahun 2021 pada angka 54,33, tahun 2022 pada angka 55,50, tahun 2023 pada posisi 56,50 dan pada tahun 2024 posisi IPP Jabar ada pada angka 57,17.
“Jika targetan ini bisa tercapai maka IPP Jabar akan mampu melampaui IPP Nasional. Semoga saja apa yang ditargetkan ini bisa terwujud,” katanya.
