KAPOL.ID – Jawa Barat menempatkan percepatan kebijakan dan peningkatan investasi sebagai tumpuan utama dan komitmen menjadi lokomotif menuju Indonesia Emas 2045.
Berkaca dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menata langkah besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh angka 8 persen.
Target ini bukan sekadar ambisi, melainkan bagian dari komitmen bahwa dengan PDRB Rp2.823 triliun yang diproyeksikan meroket menjadi Rp4.000 triliun dalam lima tahun.
Sinergi pemerintah dunia usaha menjadi kata kunci.
Upaya itu ditegaskan dalam forum Economics 360° Roundtable Discussions bertajuk “Jabar untuk 8 Persen Ekonomi – Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11/2025).
Para pemimpin sektor publik dan swasta duduk satu meja, merumuskan arah baru pembangunan ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa ekonomi Jabar kini telah bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan nasional, setelah bertahun-tahun berada di bawah rata-rata.
“Ini menunjukkan ada kinerja kolaboratif, dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, sampai pelaku usaha. Semuanya bergerak simultan dan semakin meningkat,” ujar Dedi.
Menurutnya, tanda-tanda perubahan terlihat dari derasnya arus investasi baru dan pembangunan infrastruktur yang makin meluas. Dua faktor ini, kata Dedi, sedang membangun fondasi kokoh bagi akselerasi ekonomi jangka panjang.
Dedi memprediksi dampak nyata akan mulai terasa pada akhir 2026, ketika penyerapan tenaga kerja meningkat, output produksi bertambah, dan laju pertumbuhan masuk fase akseleratif.
“Buah pembangunan infrastruktur yang dikerjakan hari ini akan dirasakan di 2026,” imbuhnya.
Dari pemerintah pusat, hadir Staf Ahli Menteri Koperasi Rully Nuryanto yang mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah percepatan ekonomi Jabar.
“Ini harus kita dukung, bukan hanya untuk pemerintah daerah, tapi juga bagi pemerintah pusat. Kami siap membawa ini ke presiden,” tegas Rully.
Ia menilai forum seperti ini perlu dibuat rutin agar pemerintah bisa menyerap aspirasi masyarakat secara lebih akurat.
“PDB Jawa Barat sudah di atas nasional, dan ini perlu ditiru. Data-data ini harus jadi fondasi APBD ke depan,” ujarnya.
Ekonom senior dan Ketua Dewan BA Center, Burhanuddin Abdullah, menilai langkah Jabar patut diperluas ke wilayah lain. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi daerah.
“Kita ingin daerah menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Sekarang saja desa menyumbang paling tidak 40 persen produksi nasional,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah adalah jalan untuk keluar dari middle income trap, sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan.
“Kita sudah lama merdeka. Kini saatnya kemerdekaan itu hadir sebagai kesejahteraan bagi semua,” tutupnya. ***
