Jaminan Pensiun bagi P3K Perlu Perhitungan Akurat

KAPOL.ID – Kebijakan terkait jaminan pensiun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan menambah beban keuangan daerah. Beban ini bahkan sudah terasa sejak proses pengangkatan P3K sendiri.

Menyikapi kebijakan tersebut, Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto sebetulnya merasa senang. Sebab akan ada jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Masalahnya, perhitungannya harus akurat.

“Tentu perlu perhitungan yang tepat sebelum menerapkan jaminan pensiun bagi P3K ini. Karena saat ini saja tunjangan untuk tenaga P3K itu jadi tanggungan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum atau DAU,” terang Ade Sugianto, Rabu (16/8/2023).

Bupati Ade menyadari betul bahwa DAU memang bersumber dari pemerintah pusat. Tapi ketentuan sebagian dari DAU untuk P3K kemudian menimbulkan persoalan pada masalah-masalah sosial lainnya.

Karena itu, politikus PDI Perjuangan tersebut menyampaikan saran kepada pemerintah pusat supaya ada penambahan anggaran bagi pemerintah daerah melalui DAU. Jika tidak, jelas pemerintah daerah akan menghadapi kesulitan karena keterbatasan anggaran.

“Saya merasa senang jika terjadi kenaikan gaji, dan tentu saja memberikan jaminan pensiun; tetapi kita juga harus memastikan bahwa anggarannya telah disiapkan dengan matang,” tambah Ade.

Beban akan semakin berat bagi pemerintah daerah yang bahkan sudah berhutang hanya untuk membayar gaji P3K. Meskipun untuk Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri pembayaran gaji P3K masih aman, tanpa harus menghutang.

“Bagi kami hingga saat ini semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kami tidak menghadapi tantangan keuangan. Misalnya, karena harus menggaji P3K, kami terpaksa mengesampingkan beberapa proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas,” Ade menandaskan.