KAPOL.ID –
Sejumlah ratusan pengurus Karang Taruna se-Kota Tasikmalaya datangi gedung DPRD, Selasa (15/3/2022).
Mereka menyampaikan kegaduhan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu beberapa waktu lalu.
“Proses penyaluran ini malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karena ada anggapan penyaluran melibatkan Karang Taruna.”
“Kantor Pos Cabang Tasikmalaya tidak menunjukan keprofesionalannya,” ujar Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Hery Sulihudin.
Ia mengatakan sebenarnya karang taruna dalam penyaluran BPNT ini tak dilibatkan. Namun informasi yang beredar di lapangan sebaliknya.
“Kami meminta surat resmi pembatalan Surat Perintah Kerja dengan Karang Taruna. Faktanya kami tidak sama sekali terlibat teknis pendistribusian,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Kantor Pos Cabang Kota Tasikmalaya, Ardianto yang hadir dalam audiensi meminta maaf. Baik atas nama pribadi maupun perusahaan.
Ia mengatakan, timbulnya persoalan karena ada perubahan mendadak dari pusat terkait jadwal pencairan.
“Jadwal yang kita siapkan sering berubah, kita rilis ke regional dan pusat namun diminta ada percepatan. Kita kewalahan juga,” ucapnya.
Kepala Dinsos Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman berharap kejadian seperti ini tak terulang.
Koordinasi antar lembaga baik pemerintah, TNI-Polri dan aparat lainnya agar tetap terbangun dengan baik dalam penyaluran BPNT. ***
