KAPOL.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, memastikan pihaknya akan memanggil BKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan pada Senin (30/3).
Pemanggilan ini guna menyikapi carut-marut tata kelola Bandung Zoo yang kian memprihatinkan, terutama setelah kematian dua anak harimau benggala, Huru dan Hara, belum lama ini.
“Hari Senin 30 Maret 2026, kami akan memanggil BKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat untuk memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar,” tegas Ono saat mengunjungi Bandung Zoo pada Jumat (27/3).
Ono Surono menegaskan bahwa penyelamatan satwa harus menjadi prioritas utama di tengah kemelut yang terjadi.
”Sejak awal kami sudah sampaikan arahan kepada manajemen dan Wali Kota Bandung. Alternatif pertama yang kami usulkan adalah pemindahan hewan ke kebun binatang lain, seperti Ragunan atau Surabaya, demi menjamin keselamatan mereka,” ujar Ono.
“Komunikasi antar-pimpinan daerah seperti Gubernur Jakarta, Wali Kota Bandung Farhan dan Wali Kota Surabaya sempat terjalin, namun belum ada langkah konkret yang diambil hingga saat ini,” tambahnya.
Ono menyebut selama masa transisi dari Agustus 2025 hingga Februari 2026, pihak yayasan kabarnya hanya mengandalkan donasi sukarela atau “kencleng” dari pengunjung.
Dampaknya, kualitas pakan untuk semua jenis hewan dilaporkan menurun.
Persoalan tidak berhenti di situ. Meski pakan standar kini disiapkan oleh kementerian, proses pembayarannya sering kali terlambat.
Akibatnya, para karyawan di lapangan kerap menjadi sasaran tagihan dari pihak vendor.
”Pakan tambahan atau extra fooding juga belum disediakan. Belum lagi urusan teknis seperti solar, bensin, kebersihan, hingga penanganan pohon tumbang yang terkendala minimnya fasilitas dari kementerian,” papar Ono.
Pasca pengambilalihan oleh kementerian, operasional Bandung Zoo dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Ono menyebut tidak adanya rapat koordinasi dengan elemen penting seperti kurator, keeper, maupun karyawan lainnya.
Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) dari kementerian membuat situasi di lapangan menjadi gamang.
Terkait status satwa, Ono menjelaskan ada dua kategori kepemilikan, yakni milik negara dan milik yayasan yang saat ini proses hukumnya masih berjalan.
“Jika pemerintah tetap angkat tangan, muncul wacana untuk menggalang donasi masyarakat secara gotong royong agar satwa tidak kelaparan,” ungkapnya.
Ono juga menyoroti ratusan karyawan Bandung Zoo yang nasibnya kini terkatung-katung.
Meski tetap setia merawat satwa secara mandiri, mereka bekerja dalam ketidakpastian status dan gaji yang belum terpikirkan oleh pemerintah.
Ono mendorong Wali Kota Bandung untuk segera mengambil langkah nyata terkait status kepegawaian mereka, baik melalui skema P3K atau tenaga ahli.
”Ini urusan kemanusiaan dan kesejahteraan. Pemerintah harus hadir agar para karyawan ini bisa bekerja dengan tenang dan nyaman dalam mengurus aset-aset berharga tersebut,” pungkasnya. ***
