KAPOL.ID –
RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya mulai bisa melayani pasien BPJS per bulan April ini. Namun dibalik kabar gembira tersebut, modal operasional dari pemerintah hanya cukup untuk tiga bulan kedepan.
“Ironis ketika sebuah rumah sakit umum daerah dipaksa “lahir” tanpa dibekali modal operasional yang memadai oleh Dinas Kesehatan.”
“Informasi yang saya terima, modal operasional hanya cukup tiga bulan kedepan,” kata Myftah Farid, Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya, Sabtu (4/4/2026).
Ia mengaku miris dengan kondisi tersebut. Kepala Dinas Kesehatan tampaknya jauh lebih bergairah menggelontorkan anggaran miliaran. Untuk urusan “mengecat” gedung Puskesmas di seluruh Kota Tasikmalaya.
Ini merupakan cermin nyata dari kegagalan sistem penempatan kepala dinas yang diklaim berbasis manajemen talenta.
Posisi strategis seperti Kepala Dinas Kesehatan seharusnya diisi oleh sosok yang mampu melakukan analisis risiko.
”Jangan biarkan RSUD Dewi Sartika menjadi monumen kegagalan birokrasi. Namun rongsok dalam implementasi karena ego sektoral, penempatan pejabat yang tidak kompeten.”
“Dan syahwat proyek yang mengalahkan kepentingan publik,” kata Farid yang juga Sekjen DPC PDIP Kota Tasikmalaya ini.
Ia menilai, ada indikasi kuat bahwa keberpihakan pengelolaan anggaran ini tidak bertujuan untuk kepentingan rakyat. Dengan memaksakan anggaran “memoles” gedung Puskesmas.
“Pemerintah lebih mementingkan keuntungan para pengusaha atau kontraktor proyek. Ketimbang kemandirian institusi kesehatan milik daerah.”
“Rakyat hanya diberi tontonan gedung yang cantik. Sementara akses pelayanan rumah sakitnya berada di ambang kematian sebelum sempat berkembang,” ujarnya dengan nada sinis.
Sebelumnya, Kasie Pelayanan Medik dan Penunjang RSUD Dewi Sartika, drg Luthfi Risyanda, memaparkan dengan kondisi anggaran saat ini hanya mencukupi untuk operasional empat bulan.
Mulai dari mengoperasikan IGD, ruang rawat inap, laboratorium, ruang radiologi hingga poliklinik. Serta membayar tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya.
“Dengan kondisi sekarang, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk operasional empat bulan. Setelah itu, belum tahu juga mau bagaimana,” katanya. ***
