KAPOL.ID – Maraknya kasus keracunan massal yang menimpa para pelajar di sejumlah wilayah Jawa Barat setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai keprihatinan mendalam dari berbagai elemen masyarakat.
Tiga organisasi, yakni Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I), menyampaikan langsung keprihatinan mereka kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, dalam audiensi yang digelar di ruang Ketua DPRD Jabar.
Mereka turut menyerahkan Pernyataan Sikap Bersama terkait maraknya insiden keracunan MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat. Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Fortusis Dwi Soebanto, Ketua FAGI Agus Setia Mulyadi, dan Ketua P3I Iwan Hermawan, disebutkan bahwa korban keracunan MBG telah terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Pernyataan sikap tersebut juga menyebutkan beberapa poin penting, termasuk desakan untuk mengusut tuntas penyebab keracunan MBG dan penghentian sementara pelaksanaan program MBG.
Selain itu, mereka juga mengkritisi perintah kepada guru untuk mencicipi makanan MBG sebelum diberikan kepada siswa, karena guru bukan petugas uji makanan. Mereka merekomendasikan MBG hanya diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Mereka juga merekomendasikan pengelolaan MBG oleh kantin sekolah agar turut memberdayakan ekonomi masyarakat kecil di lingkungan sekolah.
Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, menyatakan apresiasi dan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menimpa ratusan pelajar.
“Ini bentuk kepedulian dari elemen masyarakat. Kita sangat prihatin, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan juga Badan Gizi Nasional (BGN), terutama bagi pengelola program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” tegas Buky. Saat menerima Audensi, di Kantor DPRD Jabar, Bandung, Senin, (29/9/2025)
DPRD Jawa Barat akan meneruskan aspirasi ini kepada Gubernur Jawa Barat dan BGN. Buky juga meminta seluruh anggota DPRD Jawa Barat turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Buky juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum semua SPPG mampu menjalankan program tersebut secara maksimal.
“Masih banyak SPPG yang belum memiliki dapur atau fasilitas pendukung, meski sudah mengantongi persetujuan pelaksanaan,” jelasnya.
Buky juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengunjungi dapur SPPG yang disegel warga akibat permasalahan pengelolaan limbah makanan.
Buky menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar ke depan tidak lagi terjadi insiden keracunan massal yang membahayakan kesehatan anak-anak.
“Kita dukung penuh evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program MBG benar-benar aman, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
