KAPOL.ID –
Komisi IV DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) wilayah IV Bandung, membahas evaluasi prorgam 2020 dan monitoring program 2021, Selasa (9/2/2021).
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jabar, KH. Tetep Abdul Latif, dari dua tahun anggaran yaitu 2020 dan 2021, memang cukup memprihatinkan, dimana Dinas ESDM salah satu mitra kerja Komisi IV yang menangani bidang pembangunan.
Dinas ESDM Jabar memiliki enam Cabang Dinas yang tersebar di beberapa wilayah di Jabar.
Masing-masing menangani persoalan Kelistrikan, Pertambangan, Air Bawah Tanah dan, Energi Baru dan Terbarukan, namun plot anggaran sangat minim.
Masing-masing Cabang Dinas ESDM ada yang hanya di plot hanya sebesar Rp,1,5 hingga 1,8 miliar per tahun. Untuk Cabang Dinas ESDM Wilayah IV sendiri hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5 M.
Dari Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp. 335 juta, sisanya untuk operasional dan kebutuhan/ kegiatan rutin.
Dengan dana yang minim ini, tentunya tidak banyak dapat diperbuat, sementara area tugasnya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, dan Kab Subang.
Tetep Abdul Latif didampingi Wakil Ketua Komisi IV, H. Ali Hasan di ruang kerja Komisi IV, pihaknya sudah mendorong alokasi anggaran untuk Dinas ESDM beserta Cabang Dinasnya, namun oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selalu dipotong.
Hal ini karena pengalokasian untuk Dinas ESDM bukan berdasarkan skala prioritas program melainkan berdasarkan plot pagu anggaran.
Misalkan, kata Tetep, untuk Dinas ESDM Jabar di plot dalam pagu anggaran sebesar Rp.50 Miliar.
Dana tersebut harus di distribusikan juga untuk ke enam Cabang Dinas wilayah. Sehingga, masing-masing Cabang Dinas Wilayah dapat pagu anggaran yang tidak sama.
Anggaran di Cabang Dinas ESDM Wilayah semakin terkikis karena ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, bahkan di tahun 2020 APBD Jabar mengalami lima kali refocusing anggaran.
“Hampir semua program di Cabang Dinas ESDM Wilayah tidak dapat dijalankan karena anggaran yang minim tersebut, ujar Tetep.
Kedepan kita akan mendorong mitra kerja Komisi IV dalam pembahasan penyusunan anggaran, agar tidak lagi menggunakan sistem plot pagu anggaran, tetapi disusun berdasarkan skala prioritas program.
“Program-program yang masuk skala prioritas tetap dapat dijalankan. Apalagi program tersebut terkait dengan janji poltik gubernur yang dituangkan dalam RPJM,” kata Tetep.
Lebih lanjut Tetep mengatakan, terkait program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.
“Sebenarnya, masih ada sekitar 205 ribu KK di Jabar yang hingga kini belum dapat menikmati aliran listrik.”
“Namun karena anggaran tersedot untuk penanganan covid-19, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan aliran listrik untuk keluarga tidak mampu, walaupun sudah dibantu dari dana CSR,” jelas Tetep. (Fjr)***
