KAPOL.ID — Guna mencegah beredarnya politik uang di Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan bulan November mendatang, sejumlah langkah pencegahan dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bawaslu Kabupaten Bantul menjalin kerja sama dengan menggandeng pimpinan Ormas Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho menjelaskan, langkah sosialisasi menggandeng pimpinan Ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah merupakan wujud penguatan demokrasi yang sehat dan bersinergi.
“Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan, untuk aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif,” kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, Rabu 19 Juni 2024.
Menurut dia, secara konkret pengawas Pemilu akan mengajak pengurus dan anggota NU serta Muhammadiyah untuk aktif dalam pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pilkada Serentak 2024.
Didik mengatakan, kerja sama dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu penting dilakukan karena potensi kerawanan pemilihan ke depan antara lain politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks atau berita bohong.
“Melalui kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah diharapkan dapat mereduksi praktik politik uang dalam perhelatan Pilkada ke depan,” katanya.
Selain itu, kata dia, harapannya sayap organisasi yang ada di NU tersebut dan Muhammadiyah baik itu kelompok perempuan maupun kelompok mudanya dapat ikut aktif dalam pencegahan praktik politik uang serta politisasi sara yang dimungkinkan terjadi.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul Riyanto mengatakan, akan memberikan dukungan terhadap kerja sama pengawasan partisipatif dalam Pilkada serentak 2024 yang dilakukan Bawaslu.
Pihaknya juga mendorong adanya materi khutbah yang memuat bahaya politik uang dan ujaran kebencian dari perspektif agama.
“Hal ini dirasa akan efektif mengingat materi khutbah akan dapat didistribusikan sampai ke pelosok dusun di Bantul, ” jelas Riyanto.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul Arba Riksawan Qomaru mengatakan, Muhammadiyah berharap peran nyata Bawaslu dalam kerja pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ke depan.
Dia mengatakan, sebagai lembaga dakwah amar ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah terus menolak terhadap praktik politik uang dan akan menjadi bagian dari jihad di masyarakat.
“Muhammadiyah mendukung gerakan lawan politik uang yang gencar dilakukan Bawaslu Bantul ini, sebagai bentuk demokrasi yang sehat tanpa politik uang, ” papar Arba. ***
