KAPOL.ID – Kejaksaan Tinggi Jabar melalui Daniel De Rozari, S.H. M.H. mengungkapkan, program Jaksa Menjawab merupakan bagian dari penerangan hukum kepada para kepala sekolah.
Tujuannya, agar terhindar dari perbuatan hukum yang tidak sesuai peraturan.
Dihadapan para Kepala SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta, di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah Vll, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), ia
memberikan pemahaman terkait permasalahan hukum yang ada di sekolah.
Menurut dia, itu mungkin dialami oleh teman-teman kepala sekolah.
“Jangan sampai ke depan terjadi persoalan hukum, ini dalam rangka pencegahan,” ungkap Daniel di Aula SMKN 1 Cimahi, yang dihadiri puluhan kepala sekolah, Selasa (21/2/2023).
Jika terjadi masalah dalam pengelolaan dana BOS dan pelaksanaan PPDB agar terhindar dari polemik yang dimunculkan oleh oknum kelompok masyarakat, dengan tujuan pemerasan atau kepentingan pribadi maka silahkan lapor ke Kejaksaan.
“Jika ada oknum tertentu yang mempertanyakan dana, yang ujungnya meminta sejumlah uang. Dan di PPDB ada yang menitipkan surat cinta untuk memaksakan calon siswa, hal itu silahkan koordinasi dengan Kepala Dinasnya lalu ke Kejaksaan bila diperlukan,” imbuh Daniel.
Kejaksaan lebih menekankan pemahaman ranah pencegahan korupsi.
Menurut Daniel, banyak orang berbuat korupsi tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan itu salah.
“Mungkin itu dianggap improvisasi Kepala Sekolah, yang kadang improvisasi itu tidak dibenarkan. Dengan adanya penyuluhan ini kedepan, tidak ada lagi perbuatan seperti itu,” kata Daniel.
Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, dikatakan Daniel berharap, kegiatan sosialisasi Jaksa Menjawab intens dilakukan, hal itu sebagai upaya timbul kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat.
Sementara itu Kepala Cadisdik Wilayah Vll, Dr. Firman Oktora mengapresiasi sosialisasi dan penerangan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jabar, kepada para kepala sekolah di lingkungan Cadisdik Wilayah Vll.
“Kita mengapresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang telah menggulirkan program Jaksa Menjawab,” katanya.
Kegiatan itu, sangat bermanfaat untuk kepala sekolah berkenaan dengan hukum, agar paham atas kebijakan yang dilakukan untuk menghindari dari perbuatan yang melanggar hukum. ***
