KAPOL.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa upaya penanganan berbagai persoalan infrastruktur di Jabar bukan soal “pengambilalihan”, melainkan percepatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah itu, katanya, diperlukan agar Pelayanan publik tidak menunggu rencana-rencana terlalu panjang
“Sebenarnya bukan diambil alih, ya. Dikerjasamakan. Kalau nunggu rencana-rencana kan kita terlalu lama. Kita harus merespon,” Ujarnya, Jumat (14/11)
Menurutnya, Senin ini Pemprov Jabar akan menandatangani MoU percepatan perbaikan sektor-sektor bermasalah, terutama ruas-ruas yang menjadi simpul konektivitas pusat–daerah.
Ia mencontohkan kondisi jalan di bawah Jembatan Pasopati, Bandung, yang merupakan jalan nasional dan kini mengalami kerusakan berat.
“Daripada lama nunggu, ya sudah. Tahun depan itu menjadi kewenangan kita dan Kota Bandung,” katanya.
Macet di Karawang Barat juga menjadi sorotan. Kawasan industri dengan kontribusi pajak tinggi itu, pajaknya ditarik Pemerintah
“Jalannya sudah begini posisinya. Masa kita biarkan? Tahun depan jembatannya dibangun oleh Pemprov Jabar agar tidak ada lagi kemacetan,” tegasnya. ***
