KAPOL.ID –
Diduga mencium aroma monopoli oknum petugas dalam penyaluran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke masyarakat miskin, ratusan massa kepung Kantor Bupati Tasik, Selasa (11/8/2020).
“Jika tak ada kekeliruan yang kami lihat, makanya kami tak akan turun,” ungkap Ketua Ormas Gibas Kabupaten Tasikmalaya, Waris.
Mereka menenggarai fungsi dan pengawasan yang dilakukan dinas terkait terlihat tak berjalan dengan semestinya.
“Turun mah turun pada tanggal 15 ke lapangan, namun itu bukan untuk mengawasi e-warung tapi malah datangi pihak penyuplai.”
“Meminta jatah bulanan, itu datanya di kami ada jelas siapa saja yang bermain,” katanya.
Pihaknya meminta pertanggungjawaban Dinas Sosial agar segera membenahi sistem yang sesuai tanpa ada permainan.
“Satu minggulah kami beri waktu, dan jika tidak digubris karena kami peduli rakyat sedikitnya 1.500 ribu massa minggu depan kami akan turun kembali,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, Roni A Sahroni meminta massa aksi untuk bisa memahami. Sebab, pihaknya tidak memiliki kewenangan secara penuh.
Dalam BPNT ini hanya sebagai Sekertaris Tim Kor lalu diketuai Sekretaris Daerah dan itu ada petugas khusus.
“Jadi Dinsos sendiri tidak bisa memiliki kewenangan secara penuh untuk merubahnya.”
“Jelas ini harus dirundingkan terlebih dulu dengan pimpinan, maka itu harus dilakukan secara prosedural,” jelasnya.
Terkait pegawai ada yang bermain dalam program BPNT, lanjut dia, harus melihat bukti yang jelas.
“Tapi jika toh itu benar, jelas kami dengan cara prosedural akan memprosesnya,” katanya.***
