KAPOL.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi primadona kebijakan nasional ternyata belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan sekolah di Jawa Barat. Fakta pahit ditemukan di Kabupaten Indramayu, di mana sejumlah sekolah di pelosok desa justru terlewatkan dari daftar penerima manfaat.
Kondisi ini memantik perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. Politisi senior tersebut menyayangkan adanya ketimpangan distribusi program yang seharusnya sudah dirasakan merata oleh seluruh peserta didik.
”Saya mencatat masih terdapat satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta empat TK atau PAUD di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder, yang hingga kini belum tersentuh program MBG,” ungkap Ono usai melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Indramayu, Kamis (29/1/2026).
Menurut Ono, ketidakmerataan ini menjadi ironi karena program MBG sudah berjalan sejak tahun lalu dengan sokongan anggaran yang besar, baik dari pusat maupun daerah. Ia khawatir, potret di Kedokan Bunder hanyalah “fenomena gunung es” yang juga terjadi di wilayah Jawa Barat lainnya.
“Prinsip pemerataan dan keadilan harus dikedepankan agar seluruh siswa tanpa terkecuali dapat segera menerima program ini. Jangan sampai ada diskriminasi dalam pemenuhan gizi anak didik kita,” tegasnya.
Menyikapi temuan tersebut, DPRD Jabar berencana segera melakukan koordinasi lintas sektor, mulai dari DPRD Kabupaten Indramayu hingga Pemerintah Provinsi. Tujuannya satu: mencari tahu sumbatan masalah dan mendorong percepatan distribusi ke wilayah yang terlupakan.
Soroti Fasilitas Embarkasi Haji yang “Mangkrak”
Tak hanya soal urusan perut siswa, Ono Surono juga menyoroti infrastruktur pelayanan publik lainnya di Indramayu. Kali ini, bidikannya tertuju pada fasilitas pendukung di Embarkasi Haji Indramayu yang dinilai masih jauh dari kata tuntas.
Sejumlah kendala klasik ditemukan, mulai dari tahap perencanaan yang berbelit hingga realisasi fisik yang tersendat. Infrastruktur vital seperti masjid yang belum rampung hingga persoalan jaringan air bersih menjadi catatan merah yang harus segera dibereskan.
”Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 600 jutaan. Sebenarnya Gubernur sudah siap menyiapkan dana, namun kemarin terkendala surat rekomendasi dari Kanwil Kemenag Jabar yang belum masuk ke Pemprov, sehingga tidak terakomodasi di perubahan APBD,” jelas Ono.
Imbas dari belum optimalnya fasilitas ini pun cukup terasa, di mana jumlah kuota calon jamaah dari Embarkasi Indramayu justru menyusut dari semula 40 kota menjadi hanya 28 kota.
Meski begitu, Ono memberikan sedikit angin segar bahwa proses pembangunan saat ini tengah berjalan, terutama untuk instalasi air bersih yang dikerjakan pihak pusat dengan dukungan PDAM Indramayu.
“Harapan kita, fasilitas pendukung ini segera tuntas. Pelayanan dan kenyamanan jamaah haji harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi,” pungkasnya.
APOL.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi primadona kebijakan nasional ternyata belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan sekolah di Jawa Barat. Fakta pahit ditemukan di Kabupaten Indramayu, di mana sejumlah sekolah di pelosok desa justru terlewatkan dari daftar penerima manfaat.
Kondisi ini memantik perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. Politisi senior tersebut menyayangkan adanya ketimpangan distribusi program yang seharusnya sudah dirasakan merata oleh seluruh peserta didik.
”Saya mencatat masih terdapat satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta empat TK atau PAUD di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder, yang hingga kini belum tersentuh program MBG,” ungkap Ono usai melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Indramayu, Kamis (29/1/2026).
Menurut Ono, ketidakmerataan ini menjadi ironi karena program MBG sudah berjalan sejak tahun lalu dengan sokongan anggaran yang besar, baik dari pusat maupun daerah. Ia khawatir, potret di Kedokan Bunder hanyalah “fenomena gunung es” yang juga terjadi di wilayah Jawa Barat lainnya.
“Prinsip pemerataan dan keadilan harus dikedepankan agar seluruh siswa tanpa terkecuali dapat segera menerima program ini. Jangan sampai ada diskriminasi dalam pemenuhan gizi anak didik kita,” tegasnya.
Menyikapi temuan tersebut, DPRD Jabar berencana segera melakukan koordinasi lintas sektor, mulai dari DPRD Kabupaten Indramayu hingga Pemerintah Provinsi. Tujuannya satu: mencari tahu sumbatan masalah dan mendorong percepatan distribusi ke wilayah yang terlupakan.
Soroti Fasilitas Embarkasi Haji yang “Mangkrak”
Tak hanya soal urusan perut siswa, Ono Surono juga menyoroti infrastruktur pelayanan publik lainnya di Indramayu. Kali ini, bidikannya tertuju pada fasilitas pendukung di Embarkasi Haji Indramayu yang dinilai masih jauh dari kata tuntas.
Sejumlah kendala klasik ditemukan, mulai dari tahap perencanaan yang berbelit hingga realisasi fisik yang tersendat. Infrastruktur vital seperti masjid yang belum rampung hingga persoalan jaringan air bersih menjadi catatan merah yang harus segera dibereskan.
”Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 600 jutaan. Sebenarnya Gubernur sudah siap menyiapkan dana, namun kemarin terkendala surat rekomendasi dari Kanwil Kemenag Jabar yang belum masuk ke Pemprov, sehingga tidak terakomodasi di perubahan APBD,” jelas Ono.
Imbas dari belum optimalnya fasilitas ini pun cukup terasa, di mana jumlah kuota calon jamaah dari Embarkasi Indramayu justru menyusut dari semula 40 kota menjadi hanya 28 kota.
Meski begitu, Ono memberikan sedikit angin segar bahwa proses pembangunan saat ini tengah berjalan, terutama untuk instalasi air bersih yang dikerjakan pihak pusat dengan dukungan PDAM Indramayu.
“Harapan kita, fasilitas pendukung ini segera tuntas. Pelayanan dan kenyamanan jamaah haji harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi,” pungkasnya.
