Oleh Bari
Wakil Ketua II PC PMII Kota Tasikmalaya
Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang melakukan open bidding untuk menigisi beberapa jabatan yang masih kosong. Kegiatan ini merupakan suatu proses pengangkatan jabatan yang membuka kesempatan bagi pegawai yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut.
Lelang jabatan merupakan salah satu bentuk merit system yang diterapkan oleh pemerintah guna mewujudkan birokrasi yang profesional serta pegawai yang mempunyai kompetensi.
Lelang jabatan ini jadi alternatif di samping jabatan struktural secara regular, yaitu proses pengisian jabatan struktural berdasarkan usulan unit.
Pengisian kekosongan jabatan yang dilakukan dengan proses lelang jabatan harus dilakukan sesuai prosedur, tidak hanya sebatas seremonial saja. Apalagi kepentingan politik dan kepentingan sesaat lainnya.
Kekosongan harus diisi oleh orang yang tepat tentunya memenuhi persyaratan kualifikasi dan proses seleksi tentunya tidak sembarangan. Pejabat struktural yang direkrut merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi sehingga bisa bekerja dengan efektif, efesien serta bisa mewujudkan profesionalisme.
Diantarnya syarat mengisi jabatan harus liniear dengan disiplin ilmunya. Karena tidak sedikit para pejabat yang tidak paham terkait apa yang menjadi program kerja mereka laksanakan. Pada akhirnya mereka hanya mengugurkan tugas saja dan tidak memiliki target capaian yang jelas.
Selanjutnya penilaian yang dilakukan secara objektif, dimana tujuan dari penilaian ini adalah untuk melihat seberapa besar kemampuannya atau mengenai kepribadiannya. Adapun tes yang harus ditempuh diantaranya adminsitrasi, asessment center, fit and proper test dan lain sebagainya.
Dengan semangat kompetitif dan terbuka maka pegawai akan bersaing secara sehat, dan tidak ada unsur politik, faktor kedekatan maupun patronase dan nepotisme. Jika dilihat sebelum adanya aturan penentuan pejabat struktural masih sangat rawan sekali akan faktor tadi.
Selain itu, hal ini juga bagian dari komitmen pejabat pembina kepegawaian yang ingin menciptakan sumber daya aparatur yang kompeten, profesional dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
Kemudian pejabat ini tidak hanya diisi dengan laki-laki saja melainkan perempuan pun bisa berkopetisi dalam open bidding ini. Karena secara historis beberapa tokoh pemimpin perempuan yang lahir di kota ini dan tidak bisa di pandang sebelah mata.
Keterwakilan perempuan juga yang nantinya akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh kepada penyusunan kebijakan yang berdampak pada kesetaraan gender.***
