KAPOL.ID – Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dapat memahami kekecewaan Jokowi terkait kinerja para menteri. Meski begitu, pihaknya tidak setuju apabila Presiden kembali mengeluarkan Perppu. Namun, pihaknya setuju apabila langkah yang diambil adalah pembubaran institusi atau lembaga negara yang dinilai menghambat dalam upaya penyelesaian permasalahan ini.
“Tapi saya tidak setuju jika beliau mau keluarkan Perppu lagi. karena bukan di Perppu masalahnya tapi di penyelenggara negara. Perppu itu kartu akhir yang dikeluarkan negara atas nama konstitusi dengan persyaratan maha berat keadaan kegentingan yang memaksa. Perppu 1/2020 yg lalu sudah cukup, dan disetujui DPR dengan syarat khusus agar menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia dari ancaman pandemi virus corona,” ujarnya kepada VOA lewat pesan singkat.
Terkait reshuffle, menurut Hinca, Jokowi bisa saja melakukannya karena merupakan hak prerogatif seorang Presiden. “Saya kasih saran untuk mencari penggantinya pakailah konsep sepakbola “supersub” pengganti yang bisa langsung mencetak gol. yang bisa atasi masalah,” ungkap Hinca.
Meski begitu, Partai Demokrat kata Hinca berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintah sampai detik ini. “Soal Demokrat, kami berada di luar pemerintahan; meski diluar, tapi tanggung jawab politik dan moral kami membangun bangsa tidak berubah,” tandasnya. [gi/ab]
Baca juga: Kecewa dengan Kinerja Menteri, Jokowi Ancam Langsungkan Reshuffle
