KAPOL.ID- Pemerintah harus memperhatikan nasib para guru tenaga honorer. Pasalnya kesejahteraan guru tersebut masih memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dan pihak yayasan. Pemerintah daerah mestinya mampu mengalokasikan anggaran untuk para tenaga honorer tersebut.
Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ali Rasyid mengatakan dari sisi pengabdian para guru tenaga honorer tidak kalah dengan guru yang statusnya sudah ASN. Namun dari sisi kesejahteraan masih sangat minim.
“Harus ada perhatian lebih dari pemerintah untuk para guru honorer yang sudah mengabdikan diri untuk kemajuan pendidikan di Jawa Barat,” katanya
Sesuai dengan data yang ada di Kabupaten Tasikmalaya saja, jumlah guru honorer itu jumlahnya sangat banyak dan ada di setiap sekolah. Bahkan jika guru honorer tidak ada akan banyak sekolah yang tidak ada guru dan hanya ada ruang kelas dan bangku kursi saja.
“Atau dalam setiap momen rekrutmen pegawai baru. Pemerintahan mestinya memprioritaskan guru honorer sebelum yang lain. Ini sebagai wujud kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap para guru honorer,” kata Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat itu.
Ali mengharapkan ke depan ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang hak para guru honorer. Sehingga keberadaan mereka lebih terlindungi dan dari sisi kesejahteraan lebih memadai.
“Semoga pemerintah baik pusat dan daerah lebih memperhatikan para guru honorer yang sudah jelas mengabdi untuk kemajuan pendidikan di daerah. Jasa para guru honorer snagat luar biasa dan harus diapresiasi oleh pemerintah,” katanya.
