KANAL

Pertama, Sumedang Dinilai Aksi Konvergensi Penilaian Stunting Jabar

×

Pertama, Sumedang Dinilai Aksi Konvergensi Penilaian Stunting Jabar

Sebarkan artikel ini
Wabup Sumedang H Erwan Setiawan

KAPOL.ID – Kabupaten Sumedang mendapat giliran pertama untuk ekspose di hadapan Tim Penilai Kinerja Kabupaten Kota dalam Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat, Selasa (4/7/2023).

Penilaian dilaksanakan secara virtual dimana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sumedang mengikutinya dari Command Center, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).

Di hadapan Tim Penilai yang diketuai Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Jabar drg. Ema Rahmawati, MKM, Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan, S.E memaparkan materi terkait penanganan stunting di Kabupaten Sumedang.

Ia menyampaikan, Tahun 2023 merupakan tahun keempat bagi Sumedang dalam melaksanakan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.

“Setelah ditetapkan menjadi satu dari seratus kabupaten/kota prioritas penurunan stunting pada Tahun 2018, Pemkab Sumedang berkomitmen untuk menurunkan stunting secara progresif melalui strategi, inovasi dan kolaborasi secara optimal,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan capaian yang signifikan berupa penurunan Angka Stunting setiap tahunnya.

“Alhamdulillah Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan stunting dari 32,27 persen pada Tahun 2018 menjadi 8,27 persen pada Tahun 2022 atau kami turunkan 24 persen dalam empat tahun,” ujarnya.

Namun demikian, kata Wabup, pihaknya melalui TPPS terus berbenah dan memperbaiki diri, baik itu melalui perbaikan aspek regulasi, manajerial maupun sosial.

“Semua itu agar terwujud Sumedang Zero New Stunting,” kata Wabup Erwan.

Sementara itu, Sekda Herman Suryatman menyampaikan, saat ini pihaknya tengah fokus pada skema Zero New Stunting atau tidak ada stunting yang baru.

Pihaknya optimistis bahwa di Tahun 2023  ke depan Sumedang menjadi daerah terdepan dalam penanganan stunting, walaupun ia mengaku sempat kecewa dengan data yang di publish SSGI yang menginformasikan naik lima poin.

“Kami siap dikonfrontir dan Menkes langsung yang cross check ke lapangan. Karena yang kami ketengahkan adalah data EPPG yang terintegrasi dengan aplikasi Simpati,” ujarnya.**