KAPOL.ID – Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos. M.Si menghadiri undangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo, Rabu (6/10).
Bahasannya, dalam rangka business matching tahap IV, Percepatan Realisasi Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga dan BUMN.
Pj. Bupati mengatakan, acara dibuka Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim dan Investasi.
Menurutnya, dalam paparannya Menko Marves menyampaikan beberapa poin.
Diantaranya, menjelaskan progres realisasi belanja produk dalam negeri.
Menurut dia, per 5 Oktober 2022 realisasi produk dalam negeri mencapai 487 Triliun atau 50.9% dari komitmen.
Selanjutnya, kata Bernhard, Penayangan Produk E-Catalog per 5 Oktober 2022 dan produk tayang mencapai 1.355.233 produk atau 135.5%.
Masih mengutip paparan menteri, Bernhard mengatakan, masih terdapat 11 Pemda yang belum menayangkan.
“Inflasi Indeks Harga Konsumen per september 2022 melambat menjadi 5.95% Year on Year. Perlu Penurunan 1% pertahun untuk mencapai target 0% angka kemiskinan Esktrem pada 2024,” ujarnya.
Dikatakan dia, pertumbuhan ekonomi membaik pada 2022 sekita 5% dengan PDB suda kembali ke tingkat sebelum Pandemik.
“Angka Perkapita Indonesia berada pada upper middle income pada 2019. Namun menjadi lower middle income pada 2020 akibat Covid-19,” ujarnya mengutip ucapan menteri.
Menurut dia, perlu inovasi kebijakan untuk mencapai target high income pada 2045.
Kemudian, menteri menyampaikan kendala pertumbuhan ekonomi yang diantaranya korupsi, inefiensi ekonomi, Mlmentalitas jajahan, minm inovasi teknologi, gini ratio masih besar, birokrasi masih besar, birokrasi berbelit, kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah.
Selanjutnya, penegakan hukum masih lemah, tingginya impor dan konsumsi produk asing.
“Konsolidasi pengadaan Laptop dalam negeri untuk keperluan TIK dan media pendidikan dan administrasi perkantoran meningkat efisiensi hingga 27.9% dan 29.7,” katanya.
Ia mengatakan, Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran pengaaan barang/jasa.
“Inovasi transformasi ekonomi Kawasan Industri Kaltara: Petrokimia terbesar, Elektronik Alumina, Besi dan baja, New Energy Battery, Industrial dan Polycristalling silicon,” ujarnya.
Kemudian, menteri memaparkan Dampak Ekonmi Belanja Produk dalam Negeri: pada Tahun 2021.
“Perekonomian inidonesia mengalami peningkatan dari -1.07% pada 2020 menjadi 3.69% pada 2021, atau meingkat 5.76%,” ucapnya.
Selanjutnya membhas Komitmen Aksi Afirmasi kedepan.
Dikatakan, Realisasi Komitmen belanja Produk Dalam Negeri T.A 2023, Penggunaan KKPD pada Januari 2023, Belanja impor mksimal 5%.
“Pengesahan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Penilaian belanja Produk dalam Negeri untuk Inikator Reformasi Birokrasi,” katanya.
Kemudian, Menteri Perindustrian menjelaskan beberapa hal diantaranya
menyederhanakan Sertifikasi TKDN untuk Industri Kecil.
“Penguatan Data Suplai Produk Dalam Negeri, saat ini Pendaftaran sertifikasi TKDN dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional,” ujarnya mengutip menteri. ***
