KAPOL.ID – Munculnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah, disikapi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat.
“Kami langsung berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota untuk mencegah dan mewaspadai adanya temuan kasus PMK, serta membentuk Tim Unit Respons Cepat PMK,” kata
Kepala DKPP Jabar M Arifin Soedjayana.
Ia mengemukakan, Jawa Timur melaporkan tanggal 5 Mei, dari informasi tersebut, pihaknya langsung koordinasi dengan daerah agar meningkatkan kewaspadaan, juga membentuk Tim Unit Respons Cepat PMK.
“Ada laporan dari Garut diduga ada kasus PMK di sana,” kata Arifin di Kota Bandung, Rabu (11/5/2022).
Menurut Arifin, pada 7 Mei, DKPP Jabar bersama Tim Balai Veteriner Subang langsung mengambil sampel terduga PMK di Garut.
Selain di Garut, pada hari berikutnya sampel juga diambil di lokasi terduga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
“Sejumlah sampel terkonfirmasi 100 persen positif PMK,” ujarnya.
Arifin merinci, temuan kasus PMK positif ada di Leles, Garut sebanyak 25 ekor sapi potong, 3 ekor sapi perah dan 5 ekor domba.
Sementara di Tasikmalaya 18 sampel sapi dinyatakan positif PMK, dan 11 ekor sapi di Kota Banjar dinyatakan positif 100 persen PMK.
Pihaknya langsung mengeluarkan surat edaran pada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/ Kota Jawa Barat untuk mewaspadai penyebaran PMK.
“Kami juga menggelar rapat koordinasi dengan stakheholder peternakan di Jabar, sekaligus inspeksi ke Pasar Hewan Tanjung Sari Sumedang dan Manonjaya, Tasikmalaya,” tuturnya.
Arifin menegaskan, pihaknya menyiapkan strategi dan rencana penutupan jalur pengeluaran ternak dan pasar ternak.
Selain itu juga penutupan pemasukan media pembawa dan melalukan pengawasan lalu lintas ternak terutama di dua check point Losari dan Banjar.
“Dari 1 April sampai 10 Mei ada 5.025 ekor sapi potong, 294 domba, 578 kambing, dan 11 kerbau masuk lewat dua check point itu yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali,” terang Arifin.
Hingga Selasa (10/5/2022), pihaknya juga aktif melakukan penelusuran dan pencegahan di sejumlah titik, sekaligus memperkuat informasi dan sosialisasi terkait PMK, hingga vaksinasi dan pengobatan suportif.
“Strategi lain adalah biosecurity dan dekontaminasi,” tambahnya.
Guna memperkuat pencegahan dan kewaspadaan PMK di Jabar, pihaknya tengah menyusun surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk Bupati dan Wali Kota terkait penanganan PMK.
“Selanjutnya akan ada rapat koordinasi penanganan PMK dengan Bupati dan Wali Kota,” ujarnya.
Arifin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik berlebihan dengan PMK.
“PMK bukan zoonosis, jadi penyakit ini tidak bisa menular dari hewan ke manusia. Aman mengonsumsi produknya selama dimasak dengan benar,” pungkas Arifin. ***
