Pondasi Pembangunan Kab. Tasik, Ranperda tentang RTRW

KAPOL.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043. Proses harmonisasi Ranperda tersebut juga sudah selesai dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Menyikapi Ranperda tentang RTRW tahun 2023-2043 tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ferry Willyam memandangnya sebagai langkah awal dan kebijakan pemerintah daerah. Karena menjadi salah satu pondasi awal tentang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

“Perda tentang RTRW ini merupakan langkah awal, bahwa ke depan akan selaran dengan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Ferry.

Bagi Ferry dan juga Fraksi Demokrat, Perda tentang RTRW 2023-2024 harus bisa memaksimalkan dan mampu melihat potensi-potensi daerah. Bahkan lebih dari itu, yakni bisa memperkuat dan mengamankan serta mengaitkan dengan adat lokal atau daerah, lingkungan sosial, serta pembangunan lainnya.

“Di sisi lain, Perda tentang RTRW ini juga harus menjadi terobosan bagi Kabupaten Tasikmalaya ke depan, mau dibawa ke mana dengan kebijakan ini? Apakah misalnya mau seperti Bandung, Jakarta atau mana?” lanjut Ferry.

Sejauh ini Ferry belum bisa melihat arah pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Alasan paling sederhana dan dasar misalnya karena tidak ada potensi atau ikon ciri khas unggulan yang bisa digaungkan. Maka dengan adanya RTRW kelak ikon Kabupaten Tasikmalaya itu harus muncul.

Ikon sendiri bisa muncul dari berbagai sektor. Misalnya dari segi infrastruktur, sektor pariwisata, keragaman kuliner, serta kekayaan budaya dan kesenian. Ferry mencontohkan Garut dengan dodol, domba, dan sentra industri jaket kulit.

“Jadi ikon itu harus muncul. Nantinya akan menarik minat masyarakat dari luar untuk datang ke Kabupaten Tasikmalaya. Perputaran uang terjadi di Tasikmalaya dan menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah,” tandas Ferry.