KAPOL.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto., S.Sos., M.M mengatakan, menurut pernyataan dari World Bank pada tahun 2019 bahwa Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia.
Tingginya tingkat potensi risiko bencana di Indonesia tersebut, kata dia, terbukti bahwa dalam periode 1 Januari sampai dengan 29 Oktober 2022 sudah ada 3.027 bencana yang terjadi di Indonesia.
Diantaranya, 198 orang meninggal dunia, 31 hilang, 832 luka-luka dan 3.903.947 orang menderita dan mengungsi.
“Indonesia ini bisa dikatakan sebagai supermarket bencana. Kita sebagai bagian dari negara Indonesia khususnya praja IPDN, yang nantinya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), harus mampu mengetahui strategi pencegahan dan penanggulangan bencana nasional,“ kata dia saat memberikan stadium general dihadapan seluruh civitas akademika IPDN Jatinangor, Selasa (1/11/2022).
“Kita harus mengenali ancamannya lalu siapkan strateginya, ketahui masalahnya lalu carikan solusinya,” tutur Suharyanto.
Menurutnya, bencana yang terjadi di Indonesia didominasi oleh bencana hidro meteorologi basah atau banjir.
“Di tahun 2022 ini saja, sudah ada 1.238 kasus bencana banjir yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan, itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah memindahkan Ibu kota negara.
Karena, menurut para ahli pada tahun 2050 sebagian wilayah Jakarta ini akan ada di bawah permukaan laut.
Sementara, Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M berharap hadirnya Kepala BNPB dapat memberikan pemahaman baru kepada praja IPDN.
“Sebagai lulusan terbaik dalam Sesko 2013, saya harap Suharyanto dapat memberikan pemahaman baru kepada praja. Karena, masalah kebencanaan ini bukan merupakan urusan utama BNPB, namun urusan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Hadi yakin dengan hadirnya Kepala BNPB, maka praja akan mendapat ilmu baru terkait peran BNPB didalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
“Apa saja yang dilakukan BNPB dalam perumusan dan penetapan kebijakan untuk pengurangan resiko bencana, pengungsi dan lain sebagainya,” kata dia.
“Praja IPDN kader pamong praja yang akan duduk di pemerintahan daerah nantinya. Jadi, mereka harus memahami dan tahu cara menyikapi bencana,” tuturnya.
Diharapkan, paham pengertian mitigasi, klasifikasi bencana yang ada di Indonesia.
“Karena, kita dihadapi bencana yang komplek,” tutur Hadi.
Diakhir acara, IPDN yang dipimpin langsung oleh Rektor IPDN menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Astha Brata Madya kepada Kepala BNPB.
Penghargaan diberikan atas pengabdian dan tauladan yang telah dipersembahkannya kepada bangsa dan negara Indonesia.
Selanjutnya IPDN dan BNPB pun akan melakukan pejajakan kerja sama dalam upaya pengembangan praktik kebencanaan di IPDN. ***
