TASIKMALAYA, (KAPOL) -Kabupaten Tasikmalaya dipandang istimewa. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020, dituntut menjadi kabupaten paling demokratis. Media sosial ditenggarai akan mempengaruhi dinamika politik mutakhir.
“Kombinasi politik kita lebih dominan melalui literasi media,” ujar Kepala Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Dr. Idham Holik, di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia selama Pemilu 2019, diwarnai maraknya hoaks. Tahun 2019 lebih massif dibanding pemilu 2014 lalu.
Idham menyayangkan, sebab perkembangan teknologi dengan maraknya kampanye di media sosial, tidak diikuti dengan hal-hal yang mencerahkan, mencerdaskan dan pendewasaan dalam berpolitik.
“Perkembangan teknologi justru menjadi alat untuk menyampaikan kebohongan, narasi negatif, fitnah dan caci maki,” ujarnya, Selasa (17/12/2019).
Media sosial yang dapat menjadi sarana penyebaran hoaks. Mudah menyebar dan dipercaya masyarakat. Sebab di Indonesia saat ini ada kecenderungan pemilih lebih mengedepankan emosional daripada rasionalitas.
“Hal itu tentu saja menjadi kabar yang tidak sedap, sebab hoaks bisa mengancam pemilu itu sendiri,” ujarnya
Jika hoaks sudah dipercaya secara massif, maka siapapun yang terpilih pasti akan dipersepsikan jika kemenangannya diperoleh dengan tidak jujur.
