SUMEDANG, KAPOL.ID – Keheningan di jalur penghubung Burujul–Sanca kini menjadi saksi bisu kegelisahan warga Kecamatan Buahdua. Kawasan yang seharusnya menjadi pusat aktivitas pembangunan infrastruktur jalan tersebut mendadak “lumpuh” .
Proyek strategis senilai Rp 36 miliar ini tengah “mati suri”, meninggalkan tanda tanya besar serta kekecewaan mendalam bagi masyarakat di perbatasan Sumedang–Indramayu.
Kepala Desa Gendereh, Ahmad, tidak dapat menyembunyikan kegeramannya saat dimintai tanggapannya terkait lokasi proyek yang kini sunyi tanpa aktivitas alat berat. Dengan nada getir namun tegas, ia melayangkan peringatan keras kepada pihak kontraktor pelaksana.
“Masyarakat sudah sabar menunggu bertahun-tahun. Jangan sampai pengerjaan yang tidak serius ini merobek harapan rakyat yang memimpikan jalan mulus. Ini bukan sekadar urusan semen dan batu, ini urusan urat nadi ekonomi rakyat!” tegas Ahmad, Rabu ( 8/3) dikantornya
Proyek yang didanai melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) Kementerian PUPR tahun 2026 ini direncanakan membentang sepanjang 4 kilometer. Namun, hingga saat ini diduga belum mencapai 15 % pekerjaan. Ironisnya, aktivitas di lapangan terhenti total sejak dua minggu pasca-Lebaran.
Ahmad juga menyoroti aspek ketahanan infrastruktur tersebut. “Kami tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga kualitas. Jangan sampai pembangunan ini hanya mengejar target fisik demi pencairan anggaran, namun mengabaikan standar mutu jangka panjang,” tambahnya.
*Sub-Kontraktor Menjerit*
Di balik mandeknya alat berat, terungkap fakta pahit mengenai tersendatnya aliran dana. Salah satu perwakilan sub-kontraktor membeberkan bahwa penghentian aktivitas dipicu oleh ketidakpastian pembayaran dari kontraktor utama.
“Kami dijanjikan pekerjaan berlanjut minggu ini disertai pembayaran progres, tapi kenyataannya nihil. Sampai sekarang belum ada kepastian soal hak kami,” ungkap salah seorang perwakilan subkon tersebut.
Pemerintah Desa Gendereh kini mengambil sikap tegas. Ahmad menekankan bahwa jika dalam pekan ini tetap tidak ada aktivitas di lapangan, pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Kementerian PUPR.
Langkah ini diambil guna meredam potensi gejolak sosial dari warga yang kian memuncak.
Kini, bola panas berada di tangan kontraktor dan kementerian terkait. Rakyat tidak butuh sekadar alasan; mereka menanti aspal hitam yang mampu menggerakkan kembali roda ekonomi mereka. (Guh)***
