KAPOL.ID – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Kabupaten Sumedang akan segera diuji coba mulai pekan depan dengan skema yang sudah disiapkan jauh sebelumnya.
Hal tersebut seiring diterapkannya PPKM Level 3 di Kabupaten Sumedang mulai 24 Agustus 2021.
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Agus Wahidin di hadapan Bupati Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati H. Erwan Setiawan, Ketua DPRD Irwansyah Putra, perwakilan Forkopimda dan jajaran Satgas Covid-19 saat rapat yang digelar di Ruang Tengah Gedung Negara, Rabu (25/8).
“Insyaallah PTM Terbatas ini kita akan coba mulai Senin (30/8) yang kita kolaborasikan dengan sistem Belajar Dari Rumah (BDR). Masing-masing tingkatan masuk hanya satu minggu dalam satu bulan. Jadi sisanya BDR,” kata Agus.
Dengan demikian, lanjut Agus, semua tingkatan kelas masuk tatap muka secara bergiliran dalam satu bulan.
“Skenarionya untuk siswa Kelas 1 dan 2 SD atau MI masuk sekolah di minggu pertama. Kelas 3 dan 4 di minggu kedua. Kelas 5 dan 6 di minggu ketiga. Di minggu keempat semua Belajar Dari Rumah (BDR),” katanya.
Begitu juga untuk siswa SLTP dan SLTA masing-masing hanya masuk satu minggu dalam satu bulan.
“Untuk Kelas 1 SLTP dan sederajat masuk di minggu pertama. Kelas 2 di minggu kedua. Kelas 3 di minggu ke 3. Minggu keempat semua BDR. Hal yang sama berlaku juga untuk SLTA,” terang Kadis.
Dikatakan olehnya, untuk SLB, PAUD, Dikmas dan Pendidikan Kesetaraan menyesuaikan dengan jumlah murid yang ada.
“Jika muridnya lebih dari 60 orang, maka setiap minggunya hanya 25 % yang masuk sekolah. Kalau 30 orang sampai 60 %, maka di minggu ke 1 sampai 3 hanya 33 % dan di minggu keempat semua BDR. Sedangkan yang muridnya kurang dari 30 orang maka 50 % per minggunya, diselingi dengan BDR di minggu berikutnya,” tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi serta berkonsultasi dengan jajaran Kantor Kementerian Agama Sumedang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa keduanya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam PTM Terbatas.
“Dalam pelaksanaannya kami juga telah menyiapkan tim pemantau yang beranggotakan unsur Pengawas, K3S MKKS, PGRI, Kantor Cabang Dinas Wilayah III, Kantor Kemenag, Puskesmas, Satgas Kecamatan dan Desa,” katanya.
Bupati Dony Ahmad Munir mengingatkan untuk memperketat pengawasan selama PTM Terbatas berlangsung terutama saat para siswa berangkat dan pulang sekolah.
“Waktu yang rentan bagi anak sekolah (terpapar) adalah saat mereka berangkat dan pulang sekolah karena tidak diawasi langsung sebagaimana ketika di sekolah. Selama perjalanan pasti berinteraksi dengan yang lain atau bahkan berkerumun,” katanya.
Oleh karena itu, ia menginginkan semua harus benar-benar disiapkan dengan matang termasuk dengan melakukan simulasi terlebih dahulu.
“Sebelumnya harus ada simulasi untuk mengecek kesiapan, mulai dari sarana prasarana Prokes di sekolah seperti alat pengukur suhu dan bak cuci tangan, Satgas internal dan eksternalnya, termasuk kesediaan masing-masing Kepala Sekolah untuk bertanggung jawab secara penuh atas berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi,” ujarnya.
Wabup Erwan Setiawan pun sependapat dengan Bupati perihal perlunya uji coba atau simulasi sebelum PTM Terbatas diterapkan sepenuhnya di seluruh sekolah.
“Kita akan bersama-sama ke lapangan untuk mengecek langsung. Kalau betul-betul siap kita laksanakan. Kalau masih ragu-ragu, kita tunda dulu,” ucapnya.
Wabup juga mengingatkan akan pentingnya disinfektanisasi sebelum dan sesudah belajar tatap muka dan antisipasi atas berbagai kemungkinan.
“Gunakan disinfektan sebelum dan sesudah belajar. Kalau ada yang suhu tinggi, segera diantar pulang. Jangan dulu belajar. Harus ada tim khusus,” katanya.
Menurutnya, hal yang sama juga harus diterapkan di pesantren-pesantren yang melaksanakan PTM.
“Jangan lengah juga yang di pesantren-pesantren. Kalau sudah di dalam, jangan keluar masuk. Kalau mau masuk lagi, harus dites antigen atau PCR. Apalagi dari luar kota,” ujarnya.***
