KAPOL.ID – Ribuan orang mendatangi Kantor DPRD Jawa Barat, di Jl. Diponegoro, Kamis, (22/08) mengawal Putusan MK.
Massa aksi datang dengan berbagai tuntutan yang diantaranya terkait dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi soal tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Saat ini massa aksi tersebut berdatangan dan didominasi menggunakan atribut serba hitam.
Salah satu massa aksi indra mengatakan bahwa kedatangannya merupakan bentuk perlawanan kepada ketidakadilan negara ini.
“Bentuk seruan secara umum, secara terbuka, salah satu aja (RUU Pilkada) itu. Bagi siapapun, terus bangkit berdiri melawan tirani, melawan ketidakadilan,” katanya
Selain itu dirinya juga menyatakan bahwa aksi ini tidak hanya soal RUU Pilkada saja, melain menyuarakan bagian aneka permasalahan di negeri ini terus berlanjut.
“Kita tidak mau terkotak-kotakan dengan politik elektoral, bagian Pilkada itu hanya salah satu bagian saja dari tuntutan yang hari ini temen-temen suarakan, hari ini turun ke jalan,” bebernya
“Kita sebenarnya sudah tidak mempercayai lagi politik-politik elektoral seperti itu karena rezim bisa berganti dengan pemerintahan yang berganti tapi penindasan akan terus terjadi dan kita akan terus bersama-sama melawan ketidak adilan ini,” ucapnya.
Ia berharap semua elemen masyarakat yang ada berbagai daerah untuk ikut turun ke jalan demi menyuarakan keresahan bersama.
“Tentunya kita hanya menyuarakan agar perlawanan-perlawanan ini ada di berbagai titik, ada di berbagai daerah, tidak hanya di pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat kota, tapi bahkan bisa sampai ke tempat-tempat terkecil di kampung-kampung kita, di desa-desa kita dan tempat-tempat lainnya yang juga hari ini merasakan ketertindasan yang sama,” pungkasnya. ***
