KAPOL.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk berjalan seirama dengan daerah. Tujuannya satu: memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan tidak lagi salah alamat.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Konsolidasi Data di Jawa Barat, Senin (11/11), Ia menyoroti betapa krusialnya peran data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai “satu pintu” informasi sosial-ekonomi nasional.
“Kalau data kita akurat, intervensi kita juga akurat. Kalau data sama dari desa sampai kementerian, program pun akan menyatu,” ujar Gus Ipul usai rakornis di Perpusda Jawa Barat, Kota Bandung.
Langkah ini, katanya, adalah tindak lanjut langsung dari arahan Presiden untuk memperkuat sinergi lintas tingkat pemerintahan. “Kami tidak hanya berkoordinasi di tingkat pusat, tapi juga menjalin kerja nyata dengan provinsi, kabupaten, dan kota,” tambahnya.
BPS Jadi “Wasit Data”, Daerah Didorong Jadi Teladan
Jawa Barat, menurut Gus Ipul, patut diapresiasi. Provinsi ini disebut sebagai pionir dalam menyatukan data sosial warganya.
“Alhamdulillah, Jawa Barat dan kabupaten-kotanya termasuk daerah yang paling punya kemauan kuat untuk menyatukan data,” puji Mensos.
Sesuai Inpres Nomor 4, BPS kini menjadi pengelola tunggal data sosial nasional. Indikator ditentukan oleh BPS, sementara kementerian dan lembaga lain bertugas memperbarui data lapangan.
Pemutakhiran dilakukan lewat jalur formal dari RT/RW hingga pusat dan juga kanal digital seperti aplikasi Cek Bansos dan SIK.
“Kalau ada warga kirim data dengan foto dan identitas lengkap, BPS akan menindaklanjuti. Jadi, masyarakat bisa ikut aktif,” terang Gus Ipul.
Tak hanya soal data, Kementerian Sosial juga bersiap menghadirkan Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di seluruh desa. Fungsinya sebagai gerbang aduan warga yang mengalami kesulitan sosial.
“Mulai dari ijazah anak yang tidak bisa ditebus, belum punya pekerjaan, sampai warga yang merasa belum dapat bansos semuanya bisa disampaikan lewat Puskesos,” katanya.
Petugas Puskesos akan menyalurkan laporan ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Sistem ini diharapkan menjadi “jembatan aspirasi” rakyat kecil agar tidak ada yang tercecer dari program bantuan.
Gus Ipul meluruskan persepsi soal angka Rp500 triliun yang beredar. “Itu bukan batas akhir. Tahun ini saja, total subsidi dan bansos di atas Rp500 triliun, tersebar di berbagai instansi,” jelasnya.
Dana itu mencakup program di Kementerian Sosial seperti PKH, Bansos Sembako, juga subsidi energi lewat PLN dan Pertamina.
“Kalau tren ini terus berjalan, tahun depan bansos bisa tembus Rp1.000 triliun,” ujarnya menegaskan.
Namun, di balik angka fantastis itu, ada tantangan besar: verifikasi penerima. Saat ini, kata Gus Ipul, lebih dari 3 juta kasus inclusion error ditemukan warga yang masih menerima bantuan padahal sudah tidak layak.
“Sebelumnya ada sekitar 4,2 juta. Sekarang sudah turun jadi tiga juta lebih. Ini terus kita bersihkan,” ungkapnya.
Stiker, Pro Kontra, dan Kesadaran Sosial
Untuk memperkuat transparansi, sejumlah daerah menerapkan pemasangan stiker di rumah penerima bansos. Meski menuai pro dan kontra, Gus Ipul menilai langkah itu punya dampak positif.
“Kalau ada yang menolak dipasangi stiker, justru kita bersyukur. Artinya masyarakat mulai sadar, bahwa kalau merasa tak layak, sebaiknya menolak agar bantuannya bisa dialihkan ke yang lain,” tutur Gus Ipul.
Ia menutup pernyataan dengan apresiasi kepada Pemprov Jawa Barat dan seluruh jajarannya.
“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang terus bersama kami menindaklanjuti instruksi Presiden. Data yang rapi, kerja yang sinergi, itu kunci kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
