KAPOL.ID – Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan komitmennya untuk segera mencari solusi komprehensif terkait permasalahan sekolah swasta yang kekurangan siswa baru.
Herman mengakui adanya keluhan dari beberapa sekolah, namun ia juga mencatat bahwa banyak sekolah swasta kategori menengah ke atas justru mengalami peningkatan jumlah siswa.
“Tentu ini harus kita bicarakan secara komprehensif,” ujar Herman.
“Kami mendengar ada keluhan, tapi kan tidak semuanya seperti itu, karena banyak juga sekolah swasta yang middle up justru ada penambahan siswa, penambahan murid. Terus yang lain, sekolah-sekolah yang kekurangan murid nanti kita akan bicarakan.”
Prioritas utama dalam pembahasan ini, lanjut Herman, adalah memastikan tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.
“Yang jelas jangan sampai mengorbankan kepentingan anak. Tidak boleh ada anak putus sekolah, tidak boleh ada anak yang tidak melanjutkan,” tegasnya.
Herman menyadari bahwa setiap kebijakan memiliki implikasi dan tidak dapat memenuhi harapan semua pihak.
“Perkara kebijakan ini ada implikasi itu kita harus bicarakan karena kan tidak ada kebijakan yang kemudian memenuhi harapan kita semuanya, ya enggak ada,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil.
“Pasti ada (implikasi), tinggal bagaimana kami menghitung dampaknya minimalis, manfaatnya jauh lebih besar daripada dampak yang tidak diharapkan,” imbuh Herman.
Untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif, Herman berencana untuk mengajak teman-teman dari asosiasi sekolah swasta untuk berdiskusi.
* Mengenai apakah sudah ada solusi
Herman menyatakan bahwa hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. Ia mengutip pepatah Sunda, “Nete Taraje nincak hambalan,” yang berarti setiap langkah perlu dipertimbangkan secara bertahap.
“Kita terkadang semuanya menempatkan kami seperti supermen yang harus ‘pok torolong’, kan tidak bisa begitu. Tapi kan yang penting kami harus mengambil keputusan, mengambil sikap untuk kepentingan masyarakat pada umumnya,” kata Herman
Ia menambahkan bahwa jika ada pihak yang belum berkenan dengan kebijakan yang diambil, hal tersebut akan menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan di masa mendatang.
“Perkara di dalamnya ada yang belum berkenan, ya tidak apa-apa. Itu menjadi input bagi kami untuk menyempurnakan kebijakan. Kami harus melangkah karena sekurang apa pun aksi bereksekusi jauh lebih baik daripada diam, dan Jawa Barat melakukannya,” tutup Herman. ***
